Rapat Partai Korut, Kim Jong Un Janji Berantas Praktik Buruk Pejabat

PYONGYANG – Isu disiplin dan kinerja aparatur negara kembali menjadi sorotan utama di Korea Utara. Pemimpin tertinggi negara tersebut, Kim Jong Un, secara terbuka menegaskan komitmennya untuk menertibkan jajaran pejabat yang dinilai tidak menjalankan tugas secara maksimal. Dalam rapat penting Partai Buruh Korea, Kim menilai masih ada praktik buruk yang menghambat jalannya pemerintahan dan pencapaian tujuan negara.

Pernyataan itu disampaikan Kim Jong Un dalam rapat komite pusat Partai Buruh Korea yang berlangsung selama tiga hari di Pyongyang. Pertemuan strategis tersebut dihadiri para elite partai dan membahas arah kebijakan nasional, termasuk persiapan menuju kongres Partai Buruh Korea yang akan digelar dalam waktu dekat. Kongres tersebut menjadi momen penting karena merupakan pertemuan besar partai pertama dalam lima tahun terakhir.

Saat menutup rapat pada Kamis (11/12/2025), Kim Jong Un menyampaikan kritik keras terhadap sebagian pejabat yang dinilai tidak menunjukkan dedikasi dan tanggung jawab dalam menjalankan peran mereka. Menurut laporan kantor berita resmi Korean Central News Agency (KCNA), Kim menyoroti lemahnya kesadaran ideologis serta sikap kerja yang dinilai merugikan kepentingan negara.

Kim Jong Un mengecam “sudut pandang ideologis yang keliru dan sikap kerja yang tidak aktif dan tidak bertanggung jawab” dari beberapa pejabat Korut.

Pernyataan tersebut mencerminkan kekhawatiran kepemimpinan Korut terhadap konsistensi internal di tengah berbagai tantangan eksternal dan domestik. Kim menilai bahwa soliditas ideologi dan etos kerja aparat negara merupakan fondasi utama untuk mempertahankan stabilitas dan kelangsungan sistem pemerintahan.

Dalam arahannya, Kim Jong Un menyerukan kepada para pejabat agar memiliki keberanian dan keyakinan kuat dalam menghadapi masa depan perjuangan nasional. Ia menegaskan bahwa perubahan sikap dan pembenahan internal harus dilakukan secara menyeluruh, tanpa kompromi.

Tidak hanya itu, pemimpin Korea Utara tersebut juga “menegaskan bahwa praktik jahat harus dikoreksi”.

Meski demikian, KCNA tidak merinci secara spesifik bentuk “praktik jahat” yang dimaksud. Namun, media pemerintah tersebut menyebut bahwa dalam beberapa waktu terakhir, partai berkuasa telah menemukan berbagai bentuk pelanggaran disiplin. Istilah “penyimpangan” yang digunakan KCNA kerap dipahami sebagai rujukan halus terhadap praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang di kalangan pejabat.

Di sisi lain, Kim Jong Un juga memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan apresiasi terhadap keterlibatan militer Korea Utara dalam konflik Rusia-Ukraina. Ia memuji tentara Korut yang bertempur bersama pasukan Rusia, meskipun laporan dari Korea Selatan menyebutkan bahwa ratusan tentara Korut tewas dan ribuan lainnya terluka dalam perang tersebut.

“Kinerja mereka menunjukkan kepada dunia mengenai prestise yang dimiliki tentara dan negara kita sebagai tentara yang selalu menang dan menjadi pelindung sejati keadilan internasional,” kata Kim Jong Un.

Para analis internasional menilai bahwa dukungan militer Korut kepada Rusia tidak lepas dari kepentingan strategis. Pyongyang diduga memperoleh imbalan berupa bantuan keuangan, teknologi persenjataan, serta pasokan energi dan pangan dari Moskow.

Selain isu disiplin pejabat dan militer, Kim Jong Un juga menyoroti pentingnya modernisasi sistem pertahanan nasional. Ia menyebut langkah tersebut sebagai respons atas perubahan besar dalam lanskap geopolitik dan kemajuan teknologi global.

Rapat komite pusat Partai Buruh Korea sendiri dimulai pada Selasa (09/12/2025), bertepatan dengan aksi militer Korut yang menembakkan salvo artileri dari sistem peluncur roket ganda. Aksi tersebut, menurut para analis, berpotensi menjangkau wilayah Korea Selatan dan kembali memicu ketegangan di Semenanjung Korea. []

Siti Sholehah.