Rapat Pascabencana, Humor Tito dan Pesan Fiskal Purbaya

ACEH – Suasana rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR dan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemerintah di Banda Aceh, Sabtu (10/01/2026), berlangsung cair meski membahas persoalan serius terkait pembiayaan pemulihan wilayah terdampak bencana. Candaan antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian justru menjadi penanda pentingnya sinergi lintas kementerian dalam memastikan anggaran negara benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Momen tersebut bermula saat Tito Karnavian melontarkan gurauan mengenai sikap “ngambek” yang dikaitkan dengan Purbaya. Candaan itu disampaikan Tito ketika memperkenalkan peran dan susunan satgas pemerintah dalam agenda rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Tito menekankan, meski disampaikan dengan nada bercanda, keberadaan dan peran Menteri Keuangan tidak bisa dipandang remeh dalam proses percepatan pemulihan.

Menanggapi hal tersebut, Purbaya Yudhi Sadewa memberikan respons dengan gaya santai namun sarat pesan substantif. Ia menjelaskan bahwa posisi Kementerian Keuangan kerap berada di tahap akhir proses, khususnya terkait penyediaan dan pengelolaan anggaran. Namun demikian, ia menegaskan bahwa justru pada titik itulah tanggung jawab besar berada.

“Seperti biasa, Pak, saya hanya bagian akhir, cuma hitung-hitung duit. Saya di sini, sama Pak Tito kalau nggak disebut namanya, ngambek katanya,” kata Purbaya dalam rapat tersebut.

Pernyataan itu langsung disambut tawa peserta rapat. Namun Purbaya melanjutkan dengan penjelasan yang lebih serius mengenai makna “ngambek” yang ia maksud. Ia menyampaikan bahwa kekecewaan justru muncul ketika anggaran yang telah disiapkan, bahkan melalui skema pembiayaan utang negara, tidak dimanfaatkan secara optimal.

“Oke, Pak, jadi saya mesti balas. Kalau nggak disebut nama, ngambek. Saya ngambek kalau uangnya sudah disediain pakai utang, nggak dipakai juga,” imbuh Purbaya.

Menurut Purbaya, pemerintah pusat telah bekerja keras mengumpulkan penerimaan negara, baik dari pajak maupun bea cukai, demi memastikan tersedianya dana untuk berbagai kebutuhan mendesak, termasuk pemulihan pascabencana. Karena itu, ia merasa kecewa apabila dana yang telah tersedia justru tidak segera diserap untuk membantu masyarakat yang masih berada dalam kondisi sulit.

“Jadi saya kumpulin uang banyak, gebuk-gebuk orang pajak, bea cukai ditumpuk di sana, nggak dipakai. Padahal di sini bencananya masih susah masyarakatnya. Itu saja, Pak,” kata Purbaya.

Pernyataan tersebut menggambarkan tekanan sekaligus tanggung jawab besar yang diemban sektor fiskal negara. Di satu sisi, negara harus menjaga kesehatan anggaran dan rasio utang, sementara di sisi lain kebutuhan masyarakat terdampak bencana menuntut respons cepat dan nyata.

Sebelumnya, Tito Karnavian memang lebih dahulu melontarkan candaan tersebut sebagai bentuk penekanan akan pentingnya peran Kementerian Keuangan dalam mendukung kerja satgas. Ia bahkan menyelipkan humor mengenai sulitnya mengatur agenda rapat apabila Menteri Keuangan merasa “ngambek”.

“Saya lupa menyampaikan ini, kualat ini kalau nggak, nanti ini, karena kalau beliau ngambek, beliau ngambek, kita chat mau rapat sampai malam juga percuma juga kita nanti. Iya, nggak ada pitinya, ha-ha…,” ujar Tito.

Di balik canda tersebut, tersirat pesan kuat mengenai perlunya koordinasi yang solid antarinstansi. Anggaran yang tersedia tidak akan bermakna tanpa perencanaan dan eksekusi yang tepat. Sebaliknya, program pemulihan tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan fiskal yang memadai. Dinamika ini menjadi kunci keberhasilan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di berbagai daerah. []

Siti Sholehah.