Ratusan Warga Tiga Distrik di Puncak Papua Mengungsi, Pemda Tetapkan Status Tanggap Darurat
PUNCAK – Pemerintah Kabupaten Puncak menetapkan status tanggap darurat bencana non-alam setelah ratusan warga dari tiga distrik—Sinak Barat, Bina, dan Pogoma—mengungsi ke Distrik Sinak sejak 17 Mei 2025. Pengungsian massal ini diduga dipicu kekhawatiran warga terhadap kehadiran aparat TNI yang ditempatkan dalam rangka operasi keamanan di wilayah tersebut.
Dalam konferensi pers yang digelar di Kota Jayapura, Jumat (23/5/2025), Bupati Puncak Elvis Tabuni menegaskan bahwa tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, ia menyebut ketakutan warga sebagai faktor utama yang mendorong mereka meninggalkan kampung halaman.
“Warga merasa tidak aman karena kehadiran aparat bersenjata. Kami langsung mengambil langkah tanggap darurat untuk memastikan keselamatan dan kebutuhan dasar para pengungsi terpenuhi,” ujar Elvis.
Status tanggap darurat itu tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Puncak Nomor: 300.2.1/68/Tahun 2025 dan berlaku selama 14 hari, dengan kemungkinan perpanjangan menyesuaikan kondisi lapangan.
Pemerintah daerah, bersama DPRD dan BPBD Kabupaten Puncak, telah mengupayakan pengiriman bantuan logistik berupa bahan makanan, air bersih, dan pakaian melalui jalur udara. “Kami tidak tinggal diam. Saat ini pengiriman bantuan sedang berlangsung, dan kami pastikan tidak ada pengungsi yang terabaikan,” tegas Elvis.
Menyikapi kritik dari kelompok mahasiswa yang menyampaikan mosi tidak percaya kepada Pemda dan DPRD, Elvis meminta klarifikasi atas pernyataan tersebut. Ia mengingatkan agar mahasiswa tidak menyebarkan informasi yang belum diverifikasi.
“Sebagai pemimpin, saya siap berdialog. Namun, saya juga meminta mahasiswa lebih bijak sebelum mengeluarkan pernyataan. Kami bekerja untuk rakyat, bukan menghindar dari tanggung jawab,” tuturnya.
Wakil Bupati Puncak, Naftali Akawal, turut mengecam pernyataan mahasiswa yang dinilainya tidak produktif. Ia menekankan pentingnya komunikasi langsung antara mahasiswa dan pemerintah daerah.
“Mahasiswa adalah kaum intelektual. Datanglah, berdiskusilah dengan kami. Jangan menyulut kegaduhan dengan informasi yang belum tentu benar,” ucap Naftali.
Sementara itu, Ketua DPRD Puncak Thomas Tabuni juga membantah tuduhan bahwa lembaganya tidak bertindak.
“Kami baru dilantik, dan sudah turun ke lapangan. Kami punya data dan laporan langsung dari warga,” katanya.
Sebelumnya, kelompok mahasiswa Puncak se-Indonesia yang tergabung dalam Tim Penanganan Peduli Pengungsi menuntut penarikan aparat TNI dari wilayah sipil.
Mereka menyebut kehadiran sekitar 300 personel TNI sejak awal Februari 2025 menyebabkan ketakutan di kalangan warga, yang berujung pada eksodus ke beberapa wilayah, termasuk Sinak, Mimika, dan Nabire.
Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, kelompok tersebut mengancam akan melancarkan aksi mogok sipil dan menyatakan mosi tidak percaya kepada pemerintah daerah serta DPRD. []
Nur Quratul Nabila A
