Realisasi APBD 2025 Disorot, Pemda Harus Bergerak Cepat
JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Ia menyampaikan, APBD bukan sekadar dokumen keuangan, melainkan sarana untuk menggerakkan roda ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mencapai target, perputaran uang di daerah melalui belanja daerah adalah faktor utama,” ujar Bima saat memimpin rapat Monitoring dan Evaluasi Realisasi APBD 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (26/09/2025).
Menurut Bima, lambatnya belanja daerah akan berdampak langsung pada pembangunan, lapangan kerja, serta pelayanan publik. Ia menekankan bahwa percepatan realisasi APBD menjadi kunci agar manfaat pembangunan bisa segera dirasakan masyarakat.
“Sekali lagi, ini target minimal capaian realisasi belanja daerah,” tegasnya, merujuk pada capaian triwulan ketiga yang idealnya mencapai 70 persen untuk belanja modal dan barang/jasa, serta 75 persen untuk belanja pegawai.
Bima menilai meski pendapatan daerah relatif positif, sejumlah pemerintah daerah masih menghadapi kendala dalam merealisasikan belanja. Ada daerah yang memiliki pendapatan tinggi, tetapi penyerapan anggarannya belum berjalan optimal. Kondisi ini, menurutnya, bisa menghambat akselerasi pembangunan dan melemahkan daya dorong ekonomi lokal.
Ia memaparkan sejumlah faktor penyebab, mulai dari keterlambatan penetapan APBD, lambatnya proses pengadaan barang dan jasa, hingga keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Ketiga faktor tersebut, jika tidak segera diatasi, berpotensi membuat program strategis tertunda.
Karena itu, peran kepala daerah dipandang sangat krusial. “Kami mendorong kepala daerah dan dinas terkait untuk melakukan pendataan serta mempercepat pengadaan barang dan jasa, agar belanjanya maksimal,” ujar Bima. Ia menambahkan, keterlibatan pimpinan daerah dalam memantau kinerja perangkat daerah akan mempercepat penyelesaian hambatan teknis di lapangan.
Selain memberikan arahan, Wamendagri juga membuka ruang dialog dengan para perwakilan pemerintah daerah. Forum ini dimaksudkan untuk menggali langsung kendala yang dihadapi daerah sekaligus mencari solusi praktis agar penyerapan anggaran dapat dipercepat.
Pesan yang disampaikan Bima menekankan bahwa APBD bukan hanya urusan administrasi, melainkan instrumen strategis bagi pembangunan. Keberhasilan dalam merealisasikan APBD akan menentukan kualitas layanan publik, keberlanjutan proyek infrastruktur, hingga peningkatan kesejahteraan warga di masing-masing daerah. []
Diyan Febriana Citra.
