Rentetan Kasus Keracunan Massal Menu MBG, JCW Desak Pemerintah Bertanggung Jawab dan Lakukan Evaluasi Total
YOGYAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah serangkaian kasus keracunan massal menimpa ribuan siswa di berbagai daerah, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Jogja Corruption Watch (JCW) menilai pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, perlu mengambil langkah tegas demi keselamatan siswa.
Deputi Bidang Pengaduan Masyarakat JCW, Baharudin Kamba, mencatat lebih dari seribu siswa telah menjadi korban keracunan usai menyantap menu MBG sepanjang 2025.
“Mengacu pada maraknya kasus keracunan diduga dari menu MBG yang disantap oleh siswa di berbagai daerah termasuk di DIY, sudah saatnya Presiden Prabowo Subianto menunjukkan tanggung jawabnya dengan menghentikan segera proyek MBG,” ujarnya, Kamis (14/8/2025).
Menurut Kamba, dugaan penyebab keracunan berkaitan dengan kualitas makanan yang tidak memenuhi standar gizi minimal.
Ia juga menyoroti lemahnya tindak lanjut hukum terhadap pihak penyedia.
“Nyaris tidak ada proses hukum terhadap penyedia menu makanan MBG tersebut. Sejumlah evaluasi kerap dilakukan namun tidak berjalan karena kasus keracunan massal yang diduga dari menu MBG terus terjadi,” katanya.
Berdasarkan catatan JCW, di DIY saja telah terjadi beberapa insiden besar:
Agustus 2025, ratusan siswa dari tiga SMP di Kecamatan Mlati, Sleman—SMP Muhammadiyah 1 Mlati, SMP Muhammadiyah 3 Mlati, dan SMP Pamungkas Muhammadiyah Mlati—mengalami gejala keracunan.
Juli 2025, sejumlah siswa SMP Muhammadiyah 2 Wates dan SMP Negeri 3 Wates, Kulonprogo, mengalami sakit perut, muntah, dan diare.
Juni 2025, puluhan anak TK ABA Kasatriyan Wates juga mengalami gejala serupa.
Kasus terbaru terjadi pada Rabu (13/8/2025), ketika 90 siswa di Mlati dilaporkan sakit dan beberapa harus dirujuk ke rumah sakit.
“Jadi ada beberapa siswa yang datang ke Puskesmas Mlati II yang memang diduga, patut diduga, diakibatkan oleh keracunan makanan, patut diduga,” kata Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Sleman, Dedi Aprianto.
Kamba menilai, selain membahayakan kesehatan siswa, program MBG juga rawan pemborosan dan praktik korupsi mengingat anggaran yang besar.
Ia mendesak pemerintah pusat untuk segera mengambil langkah konkret, baik melalui penghentian sementara, evaluasi menyeluruh, atau penegakan hukum terhadap pihak yang lalai.
“Ketimbang kisruh terus dan menimbulkan korban, lebih baik Presiden Prabowo menghentikan program MBG saat ini juga,” ujarnya. []
Nur Quratul Nabila A
