Reses DPRD Kaltim: Sapto Janji Perjuangkan Akses Air Bersih dan Gas
ADVERTORIAL — Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, memanfaatkan masa reses sidang II Tahun 2025 untuk menjalin komunikasi langsung dengan masyarakat. Dalam kunjungannya ke Jalan Otto Iskandardinata, Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, pada Kamis (03/07/2025), ia menerima sejumlah keluhan warga yang berharap aspirasinya bisa ditindaklanjuti melalui jalur kebijakan.
Dalam dialog terbuka itu, warga menyampaikan berbagai kebutuhan mendesak di lingkungan mereka, termasuk realisasi program seragam sekolah gratis untuk siswa SMA/SMK, pembangunan masjid yang terhenti, hingga masalah akses air bersih dan jaringan gas yang belum merata. Sapto menyebutkan bahwa persoalan tersebut memang harus menjadi prioritas karena menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
“Utamanya adalah tentang gratispol terkait seragam sekolah gratis, kemudian masalah tempat ibadah, air bersih sama jaringan gas alam,” ujar Sapto kepada media usai pertemuan berlangsung.
Terkait belum terdistribusinya air bersih ke sekitar 600 kepala keluarga di kawasan tersebut, Sapto menilai hal itu cukup ironis mengingat lokasi tersebut masih berada di wilayah kota. Ia pun berkomitmen akan segera berkoordinasi dengan Perumda Tirta Kencana untuk mencarikan solusi teknis.
“Kami coba diskusikan dan tanyakan kenapa sampai sekarang PDAM tidak bisa naik ke atas padahal di sini kurang lebih sekitar 600 KK serta akan cari solusinya, untuk letaknya di kota Samarinda bukan di pinggiran Samarinda,” kata Sapto.
Sementara itu, untuk pembangunan masjid yang terhenti di kawasan Jalan Damai, politisi Partai Golkar tersebut mendorong yayasan pengelola agar melengkapi berkas administrasi supaya bisa memperoleh bantuan dari pemerintah provinsi. Ia menegaskan bahwa Pemprov Kaltim membuka ruang bantuan untuk seluruh tempat ibadah tanpa melihat latar belakang keyakinan.
“Nanti yayasan penuhi persyaratannya dan Pemprov akan bantu bukan hanya di Samarinda, tapi seluruh Provinsi Kaltim untuk sarana ibadah serta tidak hanya muslim saja, semuanya dibantu,” tutur Sapto.
Ia juga menyoroti ketidaksesuaian antara pelaksanaan program seragam gratis dengan kondisi di lapangan, di mana masih ada sekolah yang mewajibkan pembelian seragam bagi siswa baru. Untuk itu, ia berencana menindaklanjuti hal tersebut kepada instansi terkait.
“Saya akan mempertanyakan kepada kepala dinas bahwa sudah ada edaran dari Pemprov, tapi masih tetap ditarik dan miss-nya di mana? atau memang belum teranggarkan semua, karena provinsi melakukan pergeseran, tapi insyaallah kalau 2026 mungkin sudah tercover semuannya,” tutupnya.[]
Penulis: Selamet | Penyunting: Aulia Setyaningrum
