Respons Awal Pemerintah–DPR Atas Tuntutan Demo Mulai Terbentuk
JAKARTA – Gelombang demonstrasi yang berlangsung 25–31 Agustus 2025 kini mulai mendapat respons resmi dari parlemen dan pemerintah. Sejumlah elemen sipil, mahasiswa, hingga tokoh publik menggelar aksi lanjutan pada Kamis (4/9/2025) di tiga titik berbeda di Jakarta.
Di kawasan Patung Kuda, massa yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menggelar orasi.
Pada waktu bersamaan, aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menutup akses di depan gerbang utama DPR.
Sementara itu, sejumlah influencer muda seperti Jerome Polin, Ferry Irwandi, Andovi dan Jovial Da Lopez, Fathia Izzati, Andhita F Utami (Afu), hingga Jeremy Owen ikut menyerahkan dokumen berisi tuntutan 17+8 di Gerbang Pancasila, DPR.
Meskipun rumusan tuntutan berbeda, mayoritas substansi yang diajukan tetap sama, antara lain reformasi DPR, percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset, dan pembentukan tim investigasi independen untuk mengusut dugaan kekerasan aparat selama aksi Agustus lalu.
Para peserta aksi juga memberikan tenggat waktu dua tahap: jangka pendek pada 5 Agustus, dan jangka panjang hingga Agustus 2026.
Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat bersama delapan pimpinan fraksi untuk membahas tindak lanjut tuntutan masyarakat.
Dari rapat itu, DPR menyepakati dua langkah awal yang dianggap bagian dari reformasi internal.
“Semua ketua fraksi sepakat menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota, dan melakukan moratorium kunjungan kerja bagi anggota dan komisi-komisi DPR,” ujar Puan.
Meski demikian, Ketua Fraksi PKB Jazilul Fawaid menegaskan bahwa rapat tersebut belum menyentuh isu lain yang juga mendesak publik, seperti RUU Perampasan Aset.
“Tadi cuma itu aja, cuma transformasi DPR itu saja. [RUU Perampasan Aset], enggak juga, enggak,” kata Jazilul. Ia menambahkan, rapat masih bersifat awal dan akan dilanjutkan sesuai agenda berikutnya.
Selain soal reformasi, tuntutan publik terkait pembebasan massa aksi juga menjadi sorotan. Anggota DPR Fraksi Gerindra Andre Rosiade menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan kepolisian.
“Pimpinan akan berkoordinasi dengan kepolisian. Bahwa untuk demonstran yang aksi damai dan juga tujuan murni, tentu akan dibantu. Itu sudah disampaikan. Kita tunggu lah,” ujarnya.
Menurut Andre, mekanisme itu penting agar ada pembedaan jelas antara pedemo yang melakukan kerusuhan dan mereka yang menjadi korban tindakan aparat.
Dari pihak eksekutif, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto menyebut Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui seluruh tuntutan.
Namun ia menekankan tidak semua poin bisa dipenuhi secara bersamaan.
“Tentunya tidak serentak semua dipenuhi, kalau semua permintaan dipenuhi tidak mungkin,” ujar Wiranto. Ia meminta masyarakat menaruh kepercayaan pada Presiden untuk menimbang prioritas.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mengambil posisi berhati-hati dengan menimbang kapasitas dan urgensi kebijakan.
Hal ini sekaligus menandakan bahwa proses dialog antara masyarakat sipil, DPR, dan pemerintah masih akan terus berlanjut pascademonstrasi besar Agustus lalu. []
Nur Quratul Nabila A
