ADVERTORIAL — Sorotan terhadap pelayanan kesehatan yang manusiawi dan inklusif kembali mencuat di Kalimantan Timur (Kaltim), setelah Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Fuad Fakhruddin, mengungkapkan harapannya agar seluruh rumah sakit milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim memperkuat komitmen dalam menerima setiap pasien tanpa diskriminasi.
Dalam keterangannya, Fuad menanggapi video viral pidato Bupati Pekalongan yang menegur tenaga kesehatan karena adanya praktik penolakan pasien di sejumlah fasilitas kesehatan. Menurutnya, pesan moral dalam video tersebut layak menjadi bahan refleksi bagi seluruh rumah sakit, termasuk di Kaltim, guna memastikan tidak ada warga yang diabaikan ketika membutuhkan pertolongan medis.
“Kata Bupati Pekalongan, orang yang datang ke rumah sakit itu tentu mereka sakit, bukan orang yang sehat minta diobati,” ujar Fuad saat ditemui awak media di Samarinda, Senin (14/07/2025).
Politisi dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu menilai bahwa para tenaga medis, baik dokter maupun perawat, serta pihak manajemen rumah sakit, seharusnya menjadikan prinsip kemanusiaan sebagai pedoman utama dalam memberikan layanan. Ia menekankan bahwa pelayanan kesehatan tidak boleh mengedepankan administrasi semata, apalagi sampai menolak pasien hanya karena kendala teknis.
“Satu sisi, mereka berprofesi di bidang kesehatan, maka mereka harus menerima siapapun yang datang, jadi jangan sampai mereka dilempar ke sana kemari,” kata wakil rakyat dari daerah pemilihan Kota Samarinda itu.
Fuad juga menyinggung pentingnya dukungan nyata terhadap program layanan kesehatan gratis yang telah diluncurkan oleh Pemprov Kaltim. Menurutnya, keberhasilan program semacam itu sangat bergantung pada kesiapan rumah sakit dalam menerima dan menangani pasien secara cepat dan profesional.
“Yang penting orang datang, diterima, dan ditanyakan apa yang memang bisa dibantu,” ujarnya menambahkan.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa keteladanan yang ditunjukkan oleh Bupati Pekalongan perlu dijadikan contoh oleh kepala daerah lainnya agar memastikan tenaga kesehatan di wilayahnya menjalankan tugas dengan penuh empati dan tanggung jawab.
“Saya sangat terkesan apa yang dikatakan Ibu Bupati, jadi orang datang minta pengobatan segera dilayani,” tutup Fuad, yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Komisi II DPRD Samarinda. []