Retakan SMAN 14 Disorot, DPRD Desak Evaluasi Proyek

PARLEMENTARIA — Munculnya keretakan di beberapa bagian bangunan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 14 Samarinda memantik pertanyaan tentang kualitas pelaksanaan proyek infrastruktur pendidikan di Kalimantan Timur. Gedung yang diresmikan awal tahun ini dan dibangun dengan dana publik sebesar Rp42 miliar itu kini tengah jadi perhatian publik dan legislatif.

Meski SMAN 14 dibangun dengan spesifikasi lengkap—21 ruang belajar, laboratorium, ruang guru, dan fasilitas pendukung lainnya—temuan keretakan di ruang kepala sekolah dan area lain mengindikasikan potensi persoalan teknis yang patut diselidiki lebih lanjut.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi, menyatakan bahwa pihaknya akan turun langsung ke lapangan guna mengidentifikasi penyebab kerusakan. Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap proyek-proyek publik, terutama di sektor pendidikan. “Kami akan melakukan tinjauan di sana melihat apakah itu memang ada kesalahan teknis atau ada kelalaian dari pihak rekanan pengerjaan itu. Nanti dari situ baru kami evaluasi,” ujar Darlis, Jumat (23/05/2025) lalu, di Gedung DPRD Kaltim.

Menurut Darlis, kondisi ini bukan hanya mencoreng kredibilitas pelaksana proyek, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penggunaan anggaran pendidikan. Ia mengungkapkan bahwa laporan serupa juga diterima Komisi IV dari masyarakat mengenai beberapa sekolah lain di Samarinda. “Kami belum ada mendapat laporan dari stakeholder yang menangani itu, tapi dari segi aspirasi masyarakat memang informasi-informasi itu ada masuk dan bukan hanya SMAN 14,” ungkapnya.

Politikus PAN itu juga menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap rekanan proyek, sistem pengawasan, hingga kelengkapan laporan dari instansi teknis perlu dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang. “Setiap penggunaan anggaran daerah, apalagi untuk pendidikan, harus diawasi secara ketat. Kami ingin memastikan apakah ini murni persoalan teknis atau ada hal lain yang terlewat,” lanjutnya.

DPRD Kaltim berharap insiden ini menjadi pemicu perbaikan sistem pengadaan dan pengawasan proyek infrastruktur pendidikan ke depan. Keterlibatan aktif legislatif dalam meninjau dan mengevaluasi proyek seperti SMAN 14 menjadi bukti nyata bahwa penggunaan anggaran publik tidak boleh dilakukan secara asal-asalan.

Penulis: Selamet