Revolusi Pelayanan Publik Lewat Program Gratispol dan Jospol

SAMARINDA– Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2025 pada Senin (05/05/2025), yang digelar di Pendopo Odah Etam, Kompleks Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Timur. Salah satu fokus utama dalam forum tersebut adalah peluncuran dua program inovatif, yakni Gratispol (Gratis Pelayanan Publik) dan Jospol (Jemput Bola Sosial Publik), yang dirancang untuk menghadirkan transformasi dalam sistem pelayanan publik di Bumi Etam.

Gratispol merupakan inisiatif yang menjamin layanan publik tertentu—seperti administrasi kependudukan, perizinan dasar, serta bantuan sosial—dapat diakses masyarakat tanpa dipungut biaya. Sementara Jospol dihadirkan sebagai pendekatan jemput bola oleh pemerintah untuk menjangkau warga hingga ke daerah terpencil dan kelompok masyarakat rentan.

Kedua program tersebut diperkenalkan langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur, Harum, dalam pidatonya saat membuka Musrenbang. Ia menegaskan bahwa pelayanan publik yang setara dan mudah dijangkau merupakan elemen penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Kami ingin memastikan seluruh warga, baik yang tinggal di perkotaan maupun pedalaman, mendapatkan pelayanan yang cepat, gratis, dan berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan. Gratispol dan Jospol adalah wujud nyata dari komitmen kami,” ujar Harum di hadapan kepala daerah, anggota DPRD, tokoh masyarakat, kalangan akademisi, serta para peserta Musrenbang lainnya.

Pelaksanaan Gratispol akan diperkuat dengan digitalisasi sistem layanan, penghapusan pungutan liar, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintah. Sementara itu, Jospol akan dijalankan melalui keterlibatan tim keliling terpadu dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), yang secara rutin akan turun langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat di lapangan.

Gubernur Harum berharap kedua program tersebut mampu menjadi contoh baik bagi sistem pelayanan publik di tingkat nasional. Ia juga mengajak seluruh pihak, baik pemerintah kabupaten/kota, legislatif, pelaku swasta, maupun masyarakat luas, untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan program tersebut.

“Program ini bukan semata-mata milik pemerintah, melainkan gerakan kolektif untuk mewujudkan keadilan sosial dan menghadirkan pelayanan publik yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” tutupnya.[]

Penulis: Rifky Irlika Akbar | Penyunting: Risa Nurjanah