Ribuan Aparat Disiagakan Jelang Aksi Aliansi Mahakam di Samarinda
SAMARINDA – Matahari belum tinggi ketika halaman Markas Komando Polresta Samarinda dipenuhi barisan aparat berseragam lengkap pada Minggu (31/8/2025) pagi.
Deretan kendaraan taktis, tameng, hingga perlengkapan pengendalian massa berjajar rapi. Di hadapan mereka, Kapolresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar berdiri tegak memimpin apel persiapan.
Apel tersebut bukan sekadar rutinitas. Ia menjadi penanda bahwa Kota Tepian Mahakam tengah bersiap menyambut momentum penting: aksi unjuk rasa Aliansi Mahakam yang akan digelar di Gedung DPRD Kalimantan Timur pada Senin (1/9/2025).
“Apel ini untuk memastikan kesiapan baik dari personel maupun peralatan. Semua sudah dicek satu per satu,” ujar Hendri usai apel.
Hampir seribu personel disiagakan, tidak hanya dari Polresta Samarinda, tetapi juga BKO Dit Samapta Polda Kaltim, Satbrimob, serta pasukan Den 45 anti-anarkis.
Dari jajaran TNI turut bergabung Kodim 0901 Samarinda, Batalyon 611 Awang Long, hingga Lanud Dhomber.
Pemerintah daerah juga mengerahkan Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta Dinas Pemadam Kebakaran.
Barisan sipil pun ikut turun, mulai dari Banser, relawan, tenaga medis, hingga organisasi kepemudaan.
“Semangat mereka luar biasa. Ini menunjukkan sinergi semua pihak untuk menjaga kota tetap kondusif,” kata Hendri.
Meski jumlah aparat cukup besar, Hendri menekankan pengamanan bukan dimaksudkan untuk membatasi demokrasi.
Kehadiran aparat, menurutnya, justru untuk memastikan aspirasi dapat disampaikan secara damai.
“Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menjamin kebebasan berpendapat. Silakan sampaikan aspirasi, tapi harus dengan cara yang elok, beretika, dan tidak menimbulkan kericuhan,” tegasnya.
Hendri mengingatkan, kericuhan sekecil apa pun bisa berdampak panjang.
Bukan hanya soal keamanan warga, melainkan juga terhadap iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi Samarinda.
“Kalau kota ini kondusif, investasi lancar, ekonomi pun bisa tumbuh,” imbuhnya.
Sejumlah tokoh adat, agama, dan pemuda Samarinda juga mengambil peran. Sore harinya, mereka dijadwalkan menggelar pertemuan lintas komunitas di sebuah kafe.
Perwakilan Dayak, Banjar, Bugis, Madura, Jawa, hingga mahasiswa akan hadir untuk menyepakati deklarasi damai.
“Ini murni inisiatif tokoh masyarakat. Intinya satu: jangan biarkan kericuhan merusak wajah kota,” tutur Hendri.
Instruksi Presiden melalui Kapolri menegaskan aparat harus bertindak tegas bila aksi berubah ricuh. Namun Hendri memastikan langkah represif adalah pilihan terakhir.
“Kalau masih bisa dialog dan diimbau, itu yang kita utamakan. Penindakan tegas hanya dilakukan bila situasi sudah masuk kategori kontinjensi,” jelasnya.
Menjelang aksi, Samarinda seakan menahan napas. Di satu sisi, ribuan aparat berjaga. Di sisi lain, mahasiswa mempersiapkan diri menyuarakan aspirasi.
Di tengah keduanya, masyarakat luas hanya berharap satu hal: kedamaian tetap terjaga.
“Kami percaya adik-adik mahasiswa bisa menjadi teladan. Sampaikan aspirasi dengan cara yang baik, beretika, tanpa kekerasan. Itu menunjukkan mereka benar-benar generasi penerus bangsa yang matang,” ungkap Hendri penuh keyakinan.
“Insya Allah, dengan kebersamaan ini, Kota Samarinda bisa tetap aman, tertib, dan kondusif. Mari kita jadikan momentum besok bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai wujud nyata demokrasi yang sehat,” pungkasnya. []
Nur Quratul Nabila A
