Ribuan Perempuan Gugat Militer Australia atas Pelecehan Seksual

CANBERRA — Ribuan perempuan yang pernah bertugas di Angkatan Bersenjata Australia (ADF) menggugat pemerintah Australia atas dugaan pelecehan seksual, kekerasan, dan diskriminasi yang terjadi secara sistemik selama lebih dari dua dekade. Gugatan ini menjadi salah satu kasus terbesar dalam sejarah militer Australia terkait pelanggaran hak perempuan di lingkungan kerja militer.

Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Federal di Sydney oleh firma hukum JGA Saddler pada Jumat (24/10/2025). Dalam gugatan class action ini, para penggugat menuduh pemerintah gagal melindungi personel perempuan dari kekerasan seksual selama masa tugas antara November 2003 hingga Mei 2025.

“Ancaman perang seringkali bukan ketakutan terbesar bagi personel wanita ADF, melainkan ancaman kekerasan seksual di tempat kerja mereka,” kata pengacara Josh Aylward, dari JGA Saddler, yang mewakili para korban. Ia menambahkan bahwa laporan yang diterima menggambarkan pola kekerasan yang tidak hanya terjadi di medan perang, tetapi di markas, kamp pelatihan, bahkan tempat tinggal dinas.

Menurut Aylward, apa yang terjadi di dalam ADF menunjukkan adanya “budaya diam” yang menekan para korban untuk tidak bersuara. “Warga Australia akan terkejut dengan laporan kekerasan dan pelecehan seksual, viktimisasi, pemerkosaan, serta ancaman fisik. Namun yang lebih mengerikan adalah serangan brutal terhadap mereka yang berani melapor,” tegasnya.

Gugatan ini menggunakan sistem opt-out, artinya seluruh perempuan yang pernah bertugas selama periode tersebut otomatis termasuk dalam gugatan, kecuali mereka memilih untuk tidak berpartisipasi. Firma hukum JGA Saddler memperkirakan ribuan perempuan akan bergabung dalam proses hukum ini.

Pihak penggugat menilai militer Australia bertanggung jawab secara tidak langsung atas kegagalan dalam mencegah dan menangani pelecehan seksual di lingkungan kerja. Mereka juga menyoroti bahwa upaya reformasi yang dijanjikan selama bertahun-tahun tidak menghasilkan perubahan berarti.

“Kasus hukum ini merupakan tuntutan untuk akuntabilitas dan perubahan nyata. Sudah terlalu lama para perempuan di militer harus bertahan dalam sistem yang menormalisasi pelecehan,” ujar Aylward.

Menanggapi gugatan tersebut, Departemen Pertahanan Australia menyatakan pihaknya mengetahui kasus itu dan menegaskan komitmen untuk menegakkan lingkungan kerja yang aman.
“Tidak ada tempat bagi kekerasan seksual atau pelanggaran di Departemen Pertahanan. Semua personel berhak atas rasa hormat dan lingkungan kerja yang positif,” ujar juru bicara Departemen Pertahanan.

Pemerintah Australia juga menyebut tengah menerapkan sejumlah rekomendasi hasil penyelidikan tahun 2024 mengenai kasus bunuh diri di kalangan militer dan veteran. Rekomendasi itu mendorong pembentukan strategi nasional pencegahan pelanggaran seksual di lingkungan pertahanan.

Meskipun pemerintah mengaku telah mengambil langkah perbaikan, banyak pihak menilai langkah tersebut masih jauh dari cukup. Kasus ini diharapkan menjadi momentum besar untuk membuka tabir pelanggaran sistemik yang selama ini tersembunyi di tubuh militer Australia. []

Siti Sholehah.