Rieke Dorong Akurasi DTSEN Demi Efektivitas Bansos
JAKARTA – Penguatan akurasi data sosial menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan antara Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Selasa (10/02/2026). Pertemuan tersebut menegaskan pentingnya data tunggal yang akurat sebagai fondasi kebijakan bantuan sosial dan program pemberdayaan agar benar-benar efektif dalam menekan angka kemiskinan.
Dalam konteks pembangunan kesejahteraan sosial, data yang presisi dinilai menjadi elemen krusial. Tanpa basis data yang kuat, berbagai program intervensi pemerintah berisiko tidak tepat sasaran. Karena itu, silaturahmi yang dilakukan Rieke tidak sekadar pertemuan formal, melainkan bagian dari upaya mendorong konsolidasi kebijakan berbasis data yang lebih solid.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa penguatan data nasional menjadi agenda bersama lintas institusi.
“Yang disampaikan Bu Rieke ini adalah bagian dari upaya untuk memperkuat data kita. Jadi dengan perspektifnya kita akan coba terus lakukan upaya-upaya ke depan supaya data kita lebih akurat,” kata Gus Ipul di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta Pusat, dikutip dari siaran pers, Selasa (10/02/2026).
Ia menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kontribusi Rieke dalam mengawal isu Satu Data Indonesia. Menurutnya, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS) dan dimutakhirkan bersama Kemensos kini telah menjadi rujukan utama seluruh program pemerintah.
Meski demikian, Gus Ipul mengakui masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah, terutama terkait pemutakhiran data yang bersifat dinamis. Ia menekankan bahwa pembaruan berkala serta keterlibatan pemerintah daerah hingga masyarakat menjadi faktor penting agar data tetap relevan.
Dalam pelaksanaan di lapangan, akurasi data berpengaruh langsung terhadap efektivitas penyaluran bantuan sosial.
“Kalau bansosnya tepat sasaran, itu akan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial,” jelas Gus Ipul.
Ia juga mengungkapkan bahwa proses verifikasi dan validasi kini mulai diperkuat dari level paling bawah.
“Mulai kemarin kita sudah bicara dengan Menteri Desa untuk menindaklanjuti, mulai dari tingkat desa. Itulah sebenarnya sesuai harapan dengan Bu Rieke. Jadi intinya semua yang kita diskusikan dalam rangka untuk menghadirkan data yang semakin akurat,” kata Gus Ipul.
Ke depan, pemerintah berkomitmen melakukan sosialisasi menyeluruh apabila terjadi perubahan data agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
“Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita semua,” kata Gus Ipul.
Sementara itu, Rieke Diah Pitaloka menilai pembenahan data merupakan persoalan mendasar yang selama ini belum mendapat perhatian optimal. Ia menekankan bahwa data yang aktual dan akurat menjadi fondasi kebijakan pembangunan, khususnya dalam mewujudkan amanat Pasal 33 UUD 1945 terkait kesejahteraan sosial.
Menurut Rieke, momentum penguatan kebijakan berbasis data semakin relevan sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo yang menegaskan pentingnya akurasi data nasional.
“Kita tidak bisa lagi mengacu pada data-data yang kurang faktual, sehingga data-driven itu menjadi pengarusutamaan dari semua kebijakan yang digagas oleh Presiden Prabowo,” kata Rieke Diah Pitaloka.
Ia berharap, sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam memperbaiki sistem data nasional dapat memastikan bantuan sosial dan program pemberdayaan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Dengan data yang terintegrasi dan mutakhir, upaya pengentasan kemiskinan diharapkan berjalan lebih terarah dan berdampak nyata. []
Siti Sholehah.
