Rp 1 M per Korban Banjir, Thailand Percepat Pencairan

BANGKOK – Pemerintah Thailand mengambil langkah cepat dalam penanganan dampak banjir besar yang melumpuhkan wilayah selatan negara itu. Dalam keputusan teranyar, otoritas pusat menetapkan skema kompensasi khusus bagi korban meninggal yang terdampak banjir di Provinsi Songkhla. Skema ini berbeda dari bantuan reguler karena pemerintah menghilangkan hampir seluruh proses administratif demi mempercepat penyaluran dana.

Kebijakan tersebut disampaikan setelah Pusat Operasi Krisis Banjir Darurat (EFCOC) melakukan pertemuan resmi di Gedung Pemerintah Thailand pada Senin (1/12) waktu setempat. EFCOC memutuskan nilai kompensasi sebesar 2 juta Baht, setara sekitar Rp 1 miliar, untuk setiap korban meninggal. Besaran dana ditetapkan setelah wilayah Songkhla diklasifikasikan sebagai area darurat karena tingginya jumlah korban jiwa.

Menurut laporan The Nation, keputusan percepatan itu dikeluarkan berdasarkan arahan langsung pemerintah pusat. Juru bicara pemerintah Thailand yang juga mewakili EFCOC, Siripong Angkasakulkiat, menegaskan bahwa kompensasi tersebut dikhususkan untuk korban di Songkhla. Sementara keluarga korban yang meninggal di provinsi lain tetap memperoleh bantuan berdasarkan mekanisme normal dari Departemen Pencegahan dan Mitigasi Bencana (DDPM).

Siripong menjelaskan bahwa Perdana Menteri (PM) Anutin Charnvirakul telah mengikuti perkembangan lapangan secara langsung, termasuk kunjungannya ke Kota Hat Yai untuk bertemu para penyintas. Dalam kunjungan tersebut, Anutin mendengar berbagai keluhan warga yang kesulitan mengurus dokumen administratif di tengah situasi darurat.

“Pelaku mengirimkan rekaman video asusila ini ke ibu korban yang tengah bekerja di Arab Saudi, dengan maksud agar diberikan uang dan lebih memperhatikan keluarganya,” tuturnya.

Mengakomodasi permintaan warga, Anutin menginstruksikan agar seluruh proses kompensasi dilakukan tanpa meminta dokumen fisik. Pemerintah daerah kini diminta menggunakan peta banjir digital serta data kependudukan daring milik Departemen Administrasi Provinsi untuk memverifikasi kelayakan bantuan.

Sebelum kebijakan itu diterbitkan, sejumlah kantor pemerintahan masih sempat meminta warga menunjukkan kartu identitas hingga registrasi rumah tangga. Hal ini terjadi karena mereka belum menerima instruksi terbaru ketika banjir mulai surut.

Siripong menegaskan bahwa pemerintah kini telah memerintahkan percepatan pembayaran. Keluarga korban meninggal di Songkhla akan menerima dana melalui DDPM, sementara besaran kompensasi bagi provinsi lain akan ditentukan EFCOC sesuai regulasi masing-masing wilayah. Ia juga menambahkan bahwa otoritas kesehatan akan mengevaluasi apakah kematian akibat komplikasi yang dipicu banjir dapat dikategorikan sebagai korban layak kompensasi.

Laporan resmi dari Kementerian Kesehatan Masyarakat Thailand menyebutkan bahwa jumlah korban meninggal telah mencapai sedikitnya 170 orang, dengan 131 korban berasal dari Songkhla. Sementara itu, lebih dari 1,4 juta rumah tangga serta 3,8 juta warga tercatat terdampak banjir yang melanda 12 provinsi akibat hujan ekstrem berhari-hari. []

Siti Sholehah.