Rudy Mas’ud Tegaskan Komitmen untuk Perempuan dan Anak

Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmen penuh dalam mendukung upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di wilayahnya. Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Kaltim, H. Rudy Mas’ud, saat menghadiri pertemuan dan diskusi resmi bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (PPPA RI), Arifatul Choiri Fauzi, di Kota Samarinda, Ruang Ruhui Rahayu, Lantai 1, Kantor Gubernur Kalimantan Timur.

Pertemuan tersebut menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan program nasional dan daerah dalam urusan kesetaraan gender, perlindungan hak anak, serta pemberdayaan perempuan berbasis komunitas. Dalam forum ini, Rudy Mas’ud menyambut kedatangan Menteri PPPA dan menyampaikan apresiasinya atas perhatian pemerintah pusat terhadap Kalimantan Timur.

“Selamat datang Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Choiri Fauzi di Bumi Etam Kalimantan Timur,” ucap Rudy Mas’ud di hadapan peserta diskusi.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Timur, Menteri PPPA RI, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, tokoh masyarakat, serta organisasi perempuan dan anak di Kaltim. Kegiatan berlangsung dalam suasana dialogis dan penuh semangat kolaboratif.

Kalimantan Timur merupakan salah satu wilayah dengan potensi dan tantangan besar dalam urusan kesetaraan gender serta perlindungan anak, terutama di daerah terpencil dan wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Komitmen pemerintah daerah dinilai penting dalam memperkuat kebijakan dan implementasi program-program nasional yang menyentuh langsung masyarakat.

“Kami memberikan komitmen nyata dari pemerintah pusat dalam mendukung pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, khususnya di wilayah Kalimantan Timur,” tegas Rudy Mas’ud.

Diskusi resmi ini berlangsung pada Sabtu, 10 Mei 2025, di Samarinda, sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerja Menteri PPPA ke Kalimantan Timur.

Pemprov Kaltim telah mengalokasikan anggaran khusus untuk program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak korban kekerasan, peningkatan kapasitas perempuan kepala keluarga, serta penguatan peran perempuan dalam pembangunan ekonomi lokal. Dalam waktu dekat, Pemprov juga akan meluncurkan pusat layanan terpadu bagi perempuan dan anak di beberapa kabupaten/kota.

Langkah ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan setara bagi perempuan dan anak di Kalimantan Timur. Selain itu, kolaborasi lintas sektor ini juga menjadi wujud nyata bahwa pembangunan daerah tak hanya soal infrastruktur, tetapi juga kualitas hidup manusia yang adil dan berkeadilan gender. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan terus mengintegrasikan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam setiap kebijakan dan program pembangunan, dengan menekankan pentingnya akses yang setara bagi perempuan dan anak dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi.

Untuk itu, berbagai pihak terkait akan dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program, mulai dari pemerintah daerah, lembaga pendidikan, masyarakat, hingga sektor swasta. Penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat daerah akan dilaksanakan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan mampu menjawab tantangan yang dihadapi oleh perempuan dan anak secara efektif. Di samping itu, peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peran serta keluarga dalam menciptakan lingkungan yang ramah dan aman bagi perempuan dan anak juga akan menjadi fokus utama. Dengan demikian, diharapkan akan terwujud Kalimantan Timur yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan bagi semua pihak.[]

Rifky Irlika Akbar