Rusia Soroti Peningkatan Kehadiran NATO di Greenland
JAKARTA – Ketegangan geopolitik di kawasan Arktik kembali menguat seiring rencana kedatangan pasukan militer NATO ke Greenland. Rusia secara terbuka menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap peningkatan kehadiran aliansi militer tersebut di wilayah lintang tinggi yang belakangan menjadi sorotan dunia internasional, terutama setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menyuarakan ambisi untuk menguasai Greenland.
Melalui pernyataan resmi yang disampaikan Kedutaan Besar Rusia di Belgia—lokasi markas besar NATO—Moskow menilai langkah NATO memperluas kehadiran militernya di Greenland berpotensi memperburuk stabilitas keamanan regional. Rusia memandang situasi ini sebagai perkembangan serius yang tidak dapat diabaikan.
“Situasi yang terjadi di lintang tinggi tersebut menjadi keprihatinan serius bagi kami,” kata Kedutaan Besar Rusia di Belgia, dilansir kantor berita AFP, Kamis (15/01/2026).
Rusia menuding NATO menggunakan dalih ancaman dari Moskow dan Beijing untuk membenarkan langkah militernya. Tuduhan tersebut disampaikan secara tegas dalam pernyataan yang dirilis pada Rabu (14/01/2026) malam waktu setempat.
“NATO meningkatkan kehadiran militernya di sana dengan dalih palsu ancaman yang semakin besar dari Moskow dan Beijing,” tambah kedutaan tersebut.
Pernyataan Rusia muncul bersamaan dengan konfirmasi dari otoritas Greenland terkait dimulainya kedatangan personel militer NATO. Wakil Perdana Menteri Greenland, Mute Egede, menyebutkan bahwa pasukan NATO dijadwalkan mulai tiba pada Kamis (15/01/2026) waktu setempat, dengan peningkatan aktivitas militer yang diperkirakan berlangsung dalam beberapa hari ke depan.
“Tentara NATO diperkirakan akan lebih banyak hadir di Greenland mulai hari ini dan beberapa hari mendatang. Diperkirakan akan ada lebih banyak penerbangan dan kapal militer,” kata Egede dalam konferensi pers, seraya menambahkan bahwa mereka akan “berlatih”.
Sejumlah negara anggota NATO, termasuk Prancis, Swedia, Jerman, dan Norwegia, telah mengumumkan pengerahan personel militer ke ibu kota Greenland, Nuuk. Misi tersebut disebut berfokus pada pengintaian dan latihan militer di kawasan Arktik yang dinilai semakin strategis secara global.
Langkah ini terjadi di tengah kegagalan pertemuan tingkat tinggi antara pejabat Amerika Serikat, Denmark, dan Greenland di Gedung Putih. Pertemuan tersebut dilaporkan tidak mampu menjembatani “ketidaksepakatan mendasar” terkait status dan masa depan Greenland, wilayah otonom yang berada di bawah Kerajaan Denmark.
Isu Greenland kembali mencuat setelah Presiden Donald Trump berulang kali menyatakan keinginannya untuk mengambil alih pulau Arktik tersebut. Trump menilai Greenland memiliki nilai strategis dan ekonomi yang sangat penting, terutama terkait keamanan nasional Amerika Serikat dan potensi sumber daya mineralnya.
Menanggapi pernyataan tersebut, Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen menegaskan bahwa gagasan pengambilalihan Greenland oleh Amerika Serikat tidak memiliki dasar yang dapat diterima.
“Kami tidak berhasil mengubah posisi Amerika. Jelas bahwa presiden memiliki keinginan untuk menaklukkan Greenland,” kata Lokke kepada wartawan, dilansir AFP, Kamis (15/01/2026).
Trump sendiri, meski terdengar sedikit melunak dalam pernyataan terbarunya, tetap membuka kemungkinan atas berbagai opsi terkait Greenland. Ia mengakui pentingnya hubungan baik dengan Denmark, namun tidak menutup peluang untuk langkah lebih lanjut.
“Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Denmark, dan kita akan lihat bagaimana semuanya berjalan. Saya pikir sesuatu akan berhasil,” kata Trump tanpa menjelaskan lebih lanjut.
Situasi ini menegaskan meningkatnya persaingan geopolitik di kawasan Arktik, yang kini menjadi ajang tarik-menarik kepentingan negara-negara besar. Kehadiran militer NATO di Greenland tidak hanya memicu kekhawatiran Rusia, tetapi juga memperlihatkan betapa strategisnya wilayah tersebut dalam dinamika keamanan global ke depan. []
Siti Sholehah.
