Safruddin Soroti Tumpang Tindih Bantuan Nelayan

ADVERTORIAL – Persoalan tumpang tindih bantuan yang diterima nelayan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar, Safruddin, mengingatkan perlunya pembenahan serius agar distribusi bantuan sosial berjalan adil dan tidak menimbulkan kecemburuan di tengah masyarakat.

Safruddin menyampaikan, masalah ini muncul karena data penerima bantuan belum terintegrasi dengan baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Akibatnya, ada kelompok nelayan yang menerima bantuan dari dua sumber sekaligus. “Data penerima bantuan sering kali bersumber dari Dinas Sosial, sementara kelompok nelayan tersebut juga sudah menerima bantuan serupa dari Pemerintah Kabupaten,” jelasnya saat diwawancarai, Jumat (08/08/2025).

Ia menegaskan, kondisi tersebut bukan kesalahan masyarakat penerima, melainkan lemahnya koordinasi antarinstansi. Beberapa program dari pemerintah pusat bersifat individual dan ditujukan untuk pengentasan kemiskinan. Namun tanpa verifikasi yang teliti, risiko penerima ganda akan terus ada. “Ini bukan kesalahan masyarakat, melainkan lemahnya koordinasi antar lembaga penyalur bantuan,” tegasnya.

Safruddin juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pendataan serta pengawasan agar bantuan tepat sasaran. “Perlu ada sistem kontrol yang lebih ketat supaya bantuan benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial,” ujarnya.

Menanggapi praktik penyalahgunaan bantuan, seperti penjualan barang bantuan oleh penerima, ia menegaskan perlunya tindakan tegas. “Di tempat saya, kalau ada yang menjual bantuan, langsung saya cut, tidak akan mendapat bantuan lagi selama beberapa tahun,” ungkapnya. Langkah ini, menurutnya, menjadi upaya menjaga integritas program sekaligus memberi efek jera agar bantuan digunakan sebagaimana mestinya. “Kita harus memastikan bantuan ini digunakan sesuai tujuan,” tambahnya.

Ia mengimbau dinas terkait untuk memperbaiki sistem pendataan dan memperkuat pengawasan penyaluran bantuan sosial. Safruddin berharap perbaikan itu mampu meminimalkan ketimpangan dan memastikan bantuan benar-benar menyentuh kelompok yang membutuhkan. “Tujuan kita jelas, bantuan ini harus menyentuh orang-orang yang tepat. Jangan sampai program pengentasan kemiskinan malah menimbulkan masalah baru,” tutupnya.[]

Penulis: Suryono | Penyunting: Aulia Setyaningrum