Salehuddin: Auditor Inspektorat Harus Diperkuat untuk Awasi Anggaran
ADVERTORIAL – Sekretaris Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Salehuddin, menegaskan bahwa fungsi pengawasan legislatif tidak boleh berhenti pada agenda rutin semata, tetapi harus memberikan dampak konkret terhadap peningkatan kinerja perangkat daerah. Hal itu ia sampaikan saat memimpin rapat kerja bersama lima perangkat daerah di Ballroom Hotel Grand Jatra Balikpapan, Rabu (13/08/2025).
Pertemuan tersebut dihadiri anggota Komisi I DPRD Kaltim, antara lain Baharuddin Demmu, Safuad, Yusuf Mustafa, Budianto Bulang, Didik Agung Eko Wahono, dan La Ode Nasir. Dari unsur eksekutif hadir Inspektur Daerah Kaltim Infan Prananta, Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah Yuli Fitriyanti, perwakilan Biro Organisasi, serta jajaran Sekretariat DPRD Kaltim. Sejumlah pejabat struktural, seperti Kabag Umum dan Keuangan Hardiyanto, Kabag Fasilitasi, Penganggaran, dan Pengawasan Andi Abdul Razaq, serta Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Suriansyah, juga turut mengikuti rapat.
Salehuddin menjelaskan, rapat kerja ini digelar untuk memastikan program kerja perangkat daerah tahun 2025 berjalan efektif, terarah, dan sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia. “Ada lima perangkat daerah yang kita audiensikan terkait monitoring program kegiatan termasuk apa yang sedang dan akan dikerjakan di tahun 2025. Kita juga ingin mengetahui hambatan yang diketahui masing-masing OPD,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya perencanaan berbasis kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administratif. Menurutnya, proses transisi kelembagaan di sejumlah perangkat daerah juga harus dijalankan dengan tertib agar tidak menurunkan kualitas pelayanan publik.
Selain itu, Salehuddin menyoroti perlunya memperkuat kapasitas auditor Inspektorat Daerah. Hal ini, katanya, sangat penting agar setiap rupiah anggaran dapat dipastikan penggunaannya tepat sasaran.
Komisi I turut menampung laporan mengenai berbagai kendala teknis yang dihadapi perangkat daerah, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia hingga penyesuaian terhadap regulasi baru. Forum ini pun dijadikan ajang diskusi terbuka untuk mencari solusi yang bisa segera diterapkan.
“Sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci agar setiap program memiliki manfaat langsung bagi masyarakat,” tegas Salehuddin.
Ia berharap rapat kerja semacam ini bisa terus dilakukan secara rutin sebagai sarana memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Dengan begitu, pelayanan publik di Kalimantan Timur dapat terus meningkat, sejalan dengan tuntutan dinamika kebutuhan masyarakat. []
Penulis: Selamet | Penyunting: Aulia Setyaningrum
