Samboja Tunggu Kejelasan Peralihan ke IKN

ADVERTORIAL – Meskipun seluruh wilayah Kecamatan Samboja, termasuk Samboja Barat dan sebagian Muara Jawa, telah resmi masuk dalam delineasi Ibu Kota Nusantara (IKN), hingga saat ini pembangunan fisik dari Otorita IKN masih belum terlaksana di wilayah tersebut.

Kondisi ini disampaikan oleh Camat Samboja usai menghadiri pelantikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, di Gedung DPRD Kukar, Jumat (20/06/2025). Ia mengungkapkan bahwa proses pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Kecamatan Samboja masih sepenuhnya berada dalam tanggung jawab Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara. “Untuk sementara, pembangunan dari IKN sendiri itu belum ada, belum ada sama sekali. Kecuali pelatihan-pelatihan untuk pengembangan SDM. Kalau menyentuh fisik, infrastruktur, belum,” ujarnya.

Lebih lanjut, Camat Samboja menjelaskan bahwa status seluruh wilayah administratif Kecamatan Samboja memang telah ditetapkan masuk ke dalam zona delineasi IKN. “Bukan cuma hampir, memang semua wilayah Kecamatan Samboja itu masuk delineasi Ibu Kota Negara,” tegasnya.

Terkait rencana peralihan kewenangan dari Pemkab Kukar ke Otorita IKN, Camat Samboja menyebut bahwa aturan dasar sudah ada. Namun, hingga kini belum ada pelaksanaan teknis atau kepastian waktu mengenai peralihan tersebut. “Dari kemarin-kemarin sudah ada aturannya, cuma peralihannya ini belum ada. Dari kabupaten sendiri belum ada memberikan keputusan, sehingga semua pembiayaan, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun infrastruktur, masih ditangani Pemkab Kukar,” jelasnya.

Saat ini, seluruh operasional pemerintahan di Kecamatan Samboja, termasuk pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan, masih berjalan sepenuhnya di bawah Pemkab Kukar. Para ASN serta pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur dasar tetap mengacu pada skema anggaran kabupaten.

Dengan belum adanya kejelasan peralihan kewenangan, Camat Samboja berharap adanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menekankan pentingnya kejelasan mekanisme transisi agar pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di Samboja dapat berjalan lebih efektif. “Kami tentu berharap ke depannya ada kejelasan mengenai proses peralihan ini, supaya pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di Samboja bisa berjalan lebih efektif dan sinergis dengan Otorita IKN,” tutupnya.

Dengan masuknya Samboja dalam kawasan strategis nasional IKN, masyarakat pun berharap kejelasan tersebut dapat segera terwujud agar berbagai program pembangunan dapat dinikmati secara merata di seluruh wilayah. []

Penulis: Suryono | Penyunting: Enggal Triya Amukti