Sangkulirang Seberang Terlupakan, DPRD Tagih Komitmen Pemprov
ADVERTORIAL – Ketimpangan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah pedesaan kembali menjadi sorotan dalam agenda kerja Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Salah satu wilayah yang menjadi perhatian khusus adalah kawasan Sangkulirang Seberang, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), yang hingga kini masih belum menikmati fasilitas dasar seperti listrik, jalan memadai, dan air bersih.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menyuarakan keprihatinannya terhadap kondisi tersebut. Ia menyatakan bahwa ketertinggalan yang dialami oleh warga di kawasan Mandu Dalam, Mandu Pantai Lestari, Saka, hingga Kesandaran, seharusnya menjadi perhatian prioritas pemerintah daerah maupun pusat. Sebab, selain menyangkut hak dasar masyarakat, wilayah ini sebelumnya sempat dijanjikan sebagai titik fokus pembangunan oleh sejumlah tokoh penting daerah.
“Nah ini yang penting saya sampaikan. Waktu Pak Gubernur mencalonkan, termasuk juga beberapa anggota DPR RI, sempat menjanjikan bahwa wilayah Sangkulirang Seberang akan jadi prioritas untuk perbaikan jalan dan listrik. Tapi sampai sekarang belum terealisasi. Ini kembali disuarakan masyarakat agar jadi perhatian serius,” kata Agusriansyah saat ditemui di Gedung utama B DPRD Kaltim, Rabu (29/5/2025).
Agusriansyah menjelaskan bahwa dirinya telah melakukan penelusuran dan berkomunikasi langsung dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk mengetahui sejauh mana proses penanganan permasalahan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa pihak Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Kutim telah melakukan survei bersama Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Perusahaan Milik Kutim (PMK) ke lapangan untuk melakukan pemetaan kondisi aktual.
“Saya sudah cek ke Kepala Bagian SDA Kutim, mereka sudah survei bareng PLN dan PMK. Tapi ya itu, tinggal bagaimana Pemprov Kaltim menindaklanjuti ke Kementerian ESDM agar ada alokasi anggaran prioritas untuk listrik di wilayah itu,” ujarnya.
Selain listrik, politisi dari daerah pemilihan Kutai Timur ini juga menyoroti infrastruktur jalan yang dinilai masih jauh dari layak. Menurutnya, meskipun berada di wilayah pesisir, kawasan Sangkulirang Seberang bukan termasuk daerah terisolasi. Namun, lambannya perhatian dari pemerintah membuat masyarakat setempat harus bertahan dalam keterbatasan layanan publik.
Agusriansyah menilai bahwa kondisi seperti ini mencerminkan masih adanya ketimpangan akses pembangunan antara wilayah pusat dengan daerah pinggiran. Ia menyampaikan bahwa pemenuhan hak dasar masyarakat seharusnya tidak tertunda hanya karena alasan administratif atau anggaran yang tidak tepat sasaran.
“Lucu kan, negara ini sudah merdeka puluhan tahun, tapi masih ada daerah yang belum dapat listrik. Belum lagi jalan dan air. Padahal itu pelayanan infrastruktur dasar. Harusnya sudah jadi hak dasar masyarakat,” pungkasnya.
Komisi IV DPRD Kaltim sendiri berkomitmen untuk terus mendorong percepatan pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini tertinggal. Agusriansyah berharap agar keluhan masyarakat Sangkulirang Seberang tidak sekadar menjadi agenda rutin rapat, tetapi ditindaklanjuti dengan kebijakan konkret dari pemerintah provinsi maupun kementerian terkait.
Penulis: Slamet
Penyunting: Enggal Triya Amukti
