Saudi Tangkap 116 Pejabat dalam Operasi Antikorupsi Nasional
High quality 3d render of a Saudi Arabian flag waving with wind over blue sky. Horizontal composition with copy space.
RIYADH — Pemerintah Arab Saudi kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas praktik korupsi di sektor publik. Melalui Otoritas Pengawasan dan Anti-Korupsi atau Nazaha, aparat Saudi melakukan operasi penindakan secara masif terhadap pejabat pemerintahan dari berbagai kementerian dan lembaga negara. Operasi nasional tersebut berujung pada penangkapan sedikitnya 116 pejabat pemerintah, sementara ratusan lainnya masih menjalani proses penyelidikan.
Langkah besar ini dilakukan setelah Nazaha menggelar rangkaian investigasi intensif sepanjang Desember 2025. Operasi tersebut menargetkan dugaan penyuapan, penyalahgunaan wewenang, serta pelanggaran administratif yang dinilai merugikan kepentingan publik. Informasi ini diungkap oleh harian Okaz dan dikutip Gulf News, Sabtu (03/01/2026).
Dalam keterangan resminya, Nazaha mengungkapkan bahwa pihaknya telah menginterogasi 466 orang dari berbagai instansi pemerintahan selama operasi berlangsung. Proses pemeriksaan tersebut merupakan hasil dari 1.440 kunjungan inspeksi yang dilakukan secara nasional sebagai bagian dari pengawasan reguler dan penyelidikan kriminal.
Pejabat yang diperiksa berasal dari beragam kementerian strategis, di antaranya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Urusan Perkotaan dan Perumahan, Kementerian Pendidikan, serta Kementerian Kesehatan. Penyelidikan mencakup dugaan transaksi ilegal, penyalahgunaan jabatan, hingga praktik gratifikasi yang melibatkan pengelolaan dana publik.
Nazaha menegaskan bahwa penyelidikan masih berlanjut dan saat ini tengah memasuki tahap penyempurnaan prosedur hukum untuk membawa para tersangka ke pengadilan. Otoritas Saudi memastikan seluruh proses dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku di negara tersebut.
Otoritas Saudi juga mengonfirmasi bahwa 116 tersangka telah ditahan, meski sebagian di antaranya dibebaskan dengan jaminan hukum. Kebijakan ini, menurut Nazaha, merupakan bagian dari mekanisme hukum yang menjunjung asas keadilan dan praduga tak bersalah.
Langkah penindakan ini disebut mencerminkan komitmen berkelanjutan pemerintah Arab Saudi dalam menjaga integritas birokrasi, transparansi anggaran, serta akuntabilitas aparatur negara. Pemerintah menilai korupsi sebagai ancaman serius terhadap pembangunan dan kepercayaan publik.
Selain penegakan hukum, Nazaha turut mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi. Warga diminta melaporkan dugaan pelanggaran keuangan atau administratif melalui saluran resmi, termasuk nomor layanan bebas pulsa 980 atau melalui situs web resmi otoritas tersebut.
Otoritas Saudi menegaskan bahwa partisipasi publik menjadi pilar utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih. Dengan kolaborasi antara negara dan masyarakat, Saudi berharap dapat menciptakan sistem pemerintahan yang bebas dari korupsi dan berorientasi pada pelayanan publik yang berintegritas. []
Siti Sholehah.
