Segarkan Birokrasi, Kaltim Lantik Pejabat Strategis

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali melantik sejumlah pejabat untuk mengisi jabatan penting, khususnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) serta Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Pelantikan ini berlangsung pada Jumat (02/05/2025) di Ruang Rapat Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kalimantan Timur.

Gubernur Kalimantan Timur, H. Rudi Mas’ud, SE., ME., memimpin langsung acara tersebut. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kependudukan serta Struktur, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur resmi melantik sebelas pejabat untuk mengisi posisi strategis di lingkungan pemerintahan daerah. Pelantikan yang berlangsung secara khidmat ini mencakup jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas, dengan harapan besar untuk memperkuat birokrasi dan meningkatkan kualitas layanan publik.

“Pelantikan ini sudah melalui proses sesuai aturan yang berlaku. Ini bukan hanya kegiatan seremonial, tapi langkah penting untuk memperkuat pemerintahan yang profesional dan tertata dengan baik,” jelas Rudi, selaku pejabat yang mewakili Gubernur Kaltim dalam acara tersebut.

Sebelas pejabat yang dilantik akan menduduki posisi penting seperti Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, hingga Kepala Seksi. Mereka akan bertugas di sejumlah sektor prioritas, termasuk administrasi kependudukan serta perlindungan perempuan dan anak—dua aspek yang menjadi perhatian utama pemerintah provinsi.

Pemerintah berharap para pejabat yang baru dilantik mampu membawa angin segar dalam pelayanan publik. Salah satu targetnya adalah mempercepat proses layanan administrasi kependudukan agar masyarakat tidak lagi menghadapi kendala teknis atau birokrasi yang berbelit-belit. Di sisi lain, isu perlindungan perempuan dan anak juga ditekankan sebagai program prioritas, mengingat masih tingginya angka kasus kekerasan di wilayah ini.

“Penempatan pejabat ini bukan hanya soal rotasi jabatan, tapi bagian dari upaya memperbaiki sistem kerja pemerintahan secara menyeluruh,” tambah Rudi.

Acara pelantikan diakhiri dengan pengucapan sumpah jabatan, yang disaksikan langsung oleh para pimpinan OPD dan keluarga pejabat yang dilantik. Setelah itu, para pejabat menandatangani dokumen pelantikan sebagai bentuk komitmen atas tugas dan tanggung jawab yang kini resmi mereka emban.

Rifky Irlika Akbar.