Sekolah Diduga Fiktif di Bima, NTB, Terima Dana BOS dan PIP Sejak 2018
BIMA – Sebuah sekolah di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), diduga merupakan sekolah fiktif yang tetap menerima kucuran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP) sejak 2018.
Dugaan ini mencuat setelah seorang warga bernama Muhammad Aminurlah menemukan bahwa sekolah tersebut tidak memiliki aktivitas belajar mengajar seperti lembaga pendidikan pada umumnya.
Temuan ini pertama kali diunggah oleh akun Instagram @pembasmi.kehaluan.reall pada Jumat (28/2/2025). Dalam unggahan tersebut, Aminurlah yang akrab disapa Maman, menyoroti kondisi Sekolah Luar Biasa (SLB) yang terletak di Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima. Ia mengungkapkan bahwa bangunan sekolah tersebut tidak layak untuk dijadikan tempat belajar.
“Ada dua ruangan, tetapi lebih mirip kandang kambing. Dindingnya hanya seng dan lantainya masih berupa tanah,” ujar Maman, Minggu (23/2/2025).
Meskipun tidak ditemukan adanya kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut, dana BOS dan PIP tetap mengalir setiap tahun. Berdasarkan data yang diperoleh Maman, sekolah ini telah menerima dana BOS sebesar Rp229 juta pada tahun 2024.
Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga mencatat bahwa SLB ini memiliki 29 siswa, delapan guru, serta dipimpin oleh seorang kepala sekolah berinisial AR.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi dan pengawasan terhadap penyaluran dana pendidikan. Maman, yang juga merupakan anggota Komisi III DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN), menegaskan bahwa temuan ini akan segera ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.
“Saya akan meminta pihak terkait, termasuk Kementerian Pendidikan dan pemerintah daerah, untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan sekolah fiktif ini. Jika benar terjadi penyalahgunaan dana, maka harus ada tindakan hukum yang tegas,” pungkasnya.
Kasus ini menambah daftar dugaan penyalahgunaan dana pendidikan di Indonesia. Masyarakat pun berharap pemerintah dapat meningkatkan pengawasan agar anggaran pendidikan digunakan sebagaimana mestinya dan tepat sasaran. []
Nur Quratul Nabila A
