Sekolah Rakyat Segera Hadir di Samarinda, Tunggu Persetujuan Lokasi dari Kementerian Sosial

SAMARINDA — Harapan besar tertuju pada rencana peluncuran Sekolah Rakyat di Kota Samarinda, yang digadang-gadang menjadi titik awal pelaksanaan program pendidikan inklusif nasional bagi anak-anak dari keluarga miskin.
Saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tengah menanti kepastian lokasi sementara sambil menunggu persetujuan resmi dari Menteri Sosial.
Gedung Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kalimantan Timur di Jalan Cipto Mangunkusumo, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Samarinda Seberang menjadi salah satu lokasi yang diusulkan sebagai tempat sementara kegiatan belajar-mengajar.
Untuk memastikan kesiapan lokasi, Kementerian Sosial menurunkan tim verifikasi yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Salahuddin Yahya.
“Program ini merupakan inisiatif langsung dari Presiden Prabowo dan akan menjadi tonggak sejarah dalam dunia pendidikan, khususnya bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Harapan kita, Samarinda menjadi titik sejarah bagi pelaksanaan perdana Sekolah Rakyat di Kaltim,” ujar Salahuddin usai pertemuan dengan Wali Kota Samarinda, Andi Harun, serta sejumlah pimpinan OPD, Selasa (27/5/2025).
Salahuddin menegaskan bahwa keberhasilan program ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, tidak hanya dari pemerintah daerah tetapi juga partisipasi aktif masyarakat.
Ia mengajak warga untuk turut serta mengidentifikasi anak-anak yang benar-benar layak mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat, sesuai dengan sasaran.
“Ini bukan sekolah untuk anak-anak mampu. Jangan sampai justru diisi oleh mereka yang tidak sesuai kategori. Kita ingin seperti kisah Nayla dari Makassar, yang jadi simbol bagaimana negara hadir untuk anak-anak miskin,” tegasnya.
Dalam tahap awal, Sekolah Rakyat di Samarinda ditargetkan menerima 100 hingga 200 siswa dari keluarga kategori desil 1 dan 2.
Dengan rasio 25 siswa per rombongan belajar (rombel), maka akan tersedia antara 4 hingga 8 rombel. Tingkatan pendidikan yang dibuka mencakup jenjang setara Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).
Pemerintah pusat menargetkan operasional sekolah sementara dapat dimulai antara Juli hingga September 2025, sementara pembangunan gedung permanen direncanakan rampung pada tahun 2026.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, telah melayangkan surat permohonan kerja sama penggunaan gedung BPMP Kaltim kepada Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Menengah (Dikdasmen) di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Sementara itu, pemkot juga mengusulkan lahan seluas tujuh hektare di sekitar kawasan Stadion Utama Palaran sebagai lokasi pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat.
Lahan ini telah dinyatakan layak oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Jika Kalimantan Timur ingin sejajar dengan provinsi lain, maka kota ini harus mengambil peran. Samarinda cukup strategis untuk menjadi model pelaksanaan,” pungkas Salahuddin. []
Nur Quratul Nabila A