Senator Tuding PTPN13 Gagal Beri Pendapatan Ke Kas Negara

PONTIANAK (Beritaborneo.com)-Kinerja direksi PTPN XIII mendapat sorotan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalbar, Suib. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut dinilainya telah gagal menjalankan tugas memberikan pendapatan ke kas negara.

Ada beberapa penilaian yang menjadi penyebab PTPN XIII yang statusnya kini menjadi anak perusahaan PTPN III tersebut dinilai gagal menjalankan tugasnya, seperti rendahnya penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR) ke masyarakat.

“Dari pertemuan dengan Pansus CSR diketahui bahwa realisasi CSR PTPN XIII sangat kecil sekali, hanya sekitar Rp200-an juta. Sementara jika dibandingkan dengan perusahaan sawit swasta, penyaluran CSR mereka itu sampai miliaran,” katanya, Rabu (15/6).

Seperti diketahui, lokasi kebun kelapa sawit milik PTPN XIII di Kalbar sebagian besar ada di Kabupaten Sanggau. Meski memiliki kebun sawit luas, namun laporan keuangan perushaan dibeberkan Suib selalu merugi.

Baru beberapa tahun terakhir menurut informasi yang didapatnya, keuangan perusahaan bisa menggaji karyawan dan memenuhi keperluan internal perusahaan.

“Saya tidak tahu tahun ini dengan harga sawit yang sempat mencapai Rp3000 lebih, perusahaan itu untung atau tidak. Penyaluran CSR tentunya bisa menjadi tolak ukur,” tuturnya.

Padahal sebagai BUMN, PTPN XII yang memiliki tiga pabrik kelapa sawit di Kabupaten Sanggau, dengan masing-masing mesin bisa memproduksi 60 ton sawit dalam satu jam bisa meruap untung besar. Akan tetapi disayangkan, pabrik sawit milik PTPN XIII itu diyakini Suib tidak beroperasi maksimal.

“Karena kalau kita hitung jika pabrik beroperasi maksimal 12 jam dalam sehari dikalikan 60 ton sudah berapa banyak CPO yang dihasilkan. Di sini kita tidak tahu apakah memang ada kendala di keungan atau profesionalisme mereka,” sebut Suib.

“Ini kita baru bicara soal CPO yang dihasilkan, belum turunannya seperti cangkang dan limbah sawit yang memiliki nilai ekomonis tinggi. Makanya apabila PTPN XIII diaudit, habis itu,” sambung legislator Partai Hanura ini.

Di lain sisi dalam menjalankan usahanya, PTPN XIII mendapat suntikan dana dari pemerintah. Hal ini seharusnya menjadi kelebihan apalagi peluang PTPN dalam usahanya di Kalbar sangat besar.

Selain memiliki kebun sendiri, PTPN XIII bisa mendapat sawit dari masyarakat atau program sawit rakyat. Apabila manajemen diatur dengan baik, petani sawit mandiri diberi  pemahaman dan harga bersaing bagus, petani tentunya tidak akan ke mana-mana.

“Hanya saja fakta di lapangan kejadiannya tidak jelas, sehingga petani mengeluh harga tidak bisa bersaing ketika dibeli. Operasi pabrik sawit juga tidak maksimal,” lugas Suib.

Apabila berbicara kebutuhan modal perusahaan, negara tentunya memiliki perhitungan dalam memberi suntikan, meskipun itu ke BUMN. Apabila terus merugi, tentu negara juga enggan memberi modal banyak.

“Kalau selalu rugi, sebaiknya negara KSO-kan saja dengan pihak swasta biar pengelolaanya jelas dan mendapat keuntungan. Kondisi PTPN XIII saat ini tentunya juga bisa menjadi petimbangan di tingkat pusat untuk mengambil sikap terhadap kinerja direksi,” pungkasnya.(sp/rac)