Seno Aji Pastikan Aspirasi Mahasiswa Masuk Agenda Kerja

ADVERTORIAL – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan keterbukaan dalam merespons tuntutan publik. Ini terlihat dari langkah Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, yang memilih untuk berdialog langsung dengan puluhan mahasiswa saat aksi unjuk rasa yang digelar di depan Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (03/06/2025).

Aksi yang digagas oleh mahasiswa dari berbagai kampus di Kalimantan Timur itu bertujuan mengkritisi dan mengevaluasi capaian 100 hari masa kerja Seno Aji. Sejumlah isu yang diangkat mencakup sektor pendidikan, perlindungan lingkungan, aktivitas pertambangan ilegal, hingga hak-hak masyarakat adat.

Daripada hanya menyaksikan dari kejauhan, Seno Aji justru turun ke lapangan, menyambut langsung aspirasi mahasiswa, dan membuka ruang diskusi. “Aksi demonstrasi yang berlangsung di gedung gubernur disambut baik, dan pemerintah menyampaikan apresiasi atas kehadiran para peserta aksi. Dalam demonstrasi tersebut, sejumlah tuntutan disuarakan oleh para mahasiswa,” Ujar Seno Aji.

Isu pendidikan menjadi salah satu sorotan utama dalam aksi tersebut. Menanggapi hal itu, Seno Aji menekankan bahwa pendidikan gratis telah menjadi prioritas utama pemerintah sejak awal masa jabatannya. “Pemerintah menegaskan bahwa isu-isu yang diangkat dalam aksi tersebut sebenarnya telah menjadi perhatian dan tanggung jawab kami, bahkan tanpa adanya demonstrasi pun, hal-hal tersebut tetap akan diperjuangkan hingga ke tingkat pusat,” Jelasnya.

Program pendidikan gratis tersebut dirancang untuk dilaksanakan secara bertahap. Mahasiswa semester satu akan mulai menerima manfaat pada pertengahan 2025, sementara mahasiswa semester dua hingga delapan akan menyusul pada awal 2026. “Seluruh dasar hukum terkait program tersebut telah rampung, dan mulai bulan Juni hingga Juli 2025, pendidikan gratis akan diluncurkan untuk mahasiswa semester satu. Selanjutnya, pada Januari hingga Februari 2026, program tersebut akan diperluas bagi mahasiswa semester dua hingga delapan,” Paparnya.

Tidak hanya bersifat sementara, kebijakan ini juga didesain untuk berkelanjutan hingga tahun 2030 dan ditargetkan menjadi kebijakan permanen yang mengacu pada regulasi nasional. “Program pendidikan gratis ini direncanakan berlaku hingga tahun 2030 dan diupayakan menjadi kebijakan permanen karena telah memiliki dasar hukum nasional melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Kami juga merasa bangga bahwa Kalimantan Timur menjadi provinsi pertama yang mengimplementasikannya,” Katanya.

Pemerintah daerah juga menyatakan kesiapan untuk menjalankan evaluasi berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban dan keterbukaan terhadap publik. “Terkait pelaksanaan program ini, evaluasi berkala akan dilakukan, baik setiap enam bulan maupun satu tahun sekali, tergantung pada situasi dan kondisi di wilayah Kalimantan Timur,” Ungkap Seno.

Aksi yang berlangsung secara damai ini dinilai sebagai bentuk kematangan berdemokrasi. Seno Aji menutup pernyataannya dengan ajakan untuk terus membangun komunikasi lintas elemen dalam setiap proses pembangunan daerah. “Kami berharap komunikasi antara mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah terus terjaga. Kritik membangun seperti ini penting untuk memastikan setiap langkah pembangunan benar-benar berpihak pada rakyat,” Tutupnya.

Penulis: Slamet