Setelah Ajukan Pengampunan, Sidang PM Israel Ditunda

TEL AVIV – Pengadilan Distrik Tel Aviv akhirnya mengabulkan permintaan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, untuk menunda persidangan kasus korupsi yang sedianya digelar pada Selasa (02/12/2025) waktu setempat. Keputusan ini menambah panjang dinamika hukum yang membayangi Netanyahu, terutama setelah ia secara resmi meminta pengampunan kepada Presiden Israel Isaac Herzog beberapa hari sebelumnya.

Permohonan penundaan itu pertama kali diberitakan oleh stasiun televisi Israel KAN. Dalam laporannya, Netanyahu disebut mengajukan pembatalan kehadirannya dengan dalih “komitmen keamanan” yang tidak dijabarkan secara detail kepada publik. Jaksa penuntut menyatakan tidak keberatan, sehingga majelis hakim langsung mengesahkan penundaan tersebut.

Penundaan ini berlangsung hanya sehari setelah Netanyahu hadir dalam ruang sidang—kehadiran pertama sejak ia mengajukan permintaan pengampunan untuk seluruh dakwaan korupsi yang dihadapinya selama bertahun-tahun. Kehadirannya itu justru memicu reaksi keras dari kelompok kecil demonstran yang berkumpul di luar pengadilan Tel Aviv. Beberapa dari mereka mengenakan pakaian oranye menyerupai seragam tahanan, sambil menuntut agar sang perdana menteri dipenjara.

Salah satu demonstran, Ilana Barzilay, menolak keras upaya pengampunan tersebut. Ia menegaskan bahwa tidak seharusnya seorang pemimpin meminta penghapusan kasus tanpa terlebih dahulu mengakui kesalahan. Publik kemudian memperdebatkan apakah pengampunan politik layak diberikan dalam situasi seperti ini, mengingat proses hukum masih berjalan dan belum ada vonis yang dijatuhkan.

Dalam surat resmi yang diajukan kepada Herzog, pengacara Netanyahu menyatakan bahwa keharusan menghadiri sidang berkali-kali telah mengganggu kemampuan sang perdana menteri dalam menjalankan tugas kenegaraan. Surat tersebut juga menilai bahwa pemberian pengampunan akan membawa manfaat bagi Israel, terutama di tengah situasi keamanan yang masih bergejolak.

Namun, para pakar hukum menilai langkah Netanyahu tidak biasa. Di Israel, pengampunan umumnya diberikan setelah terdakwa dinyatakan bersalah, bukan di tengah proses peradilan yang masih berlangsung. Hingga kini, belum ada preseden pengampunan yang diberikan pada tahap serupa.

Netanyahu sendiri tersandung tiga perkara besar:
Kasus 1000, mengenai hadiah mewah berupa sampanye dan cerutu yang diduga diterima dari pengusaha sebagai imbalan bantuan politik;
Kasus 2000, terkait pembicaraan dengan penerbit media besar untuk memperoleh pemberitaan menguntungkan;
Serta Kasus 4000, yang dianggap paling serius, yaitu dugaan pemberian fasilitas regulasi kepada pemilik Bezeq dan situs Walla demi liputan positif.

Dengan penundaan sidang terbaru ini, proses hukum terhadap Netanyahu kembali memasuki babak baru—yang bukan hanya menentukan masa depannya sebagai pemimpin, tetapi juga menguji batas antara kepentingan politik dan independensi hukum di Israel. []

Siti Sholehah.