Shutdown AS, 750 Ribu Pegawai Federal Terancam Dirumahkan

WASHINGTON DC – Amerika Serikat kembali menghadapi situasi pelik setelah Kongres gagal mencapai kesepakatan pendanaan federal pada Rabu (01/10/2025). Akibatnya, pemerintahan Amerika resmi memasuki fase government shutdown, yang berarti sebagian besar layanan publik dihentikan dan ratusan ribu pegawai federal terancam kehilangan pekerjaan sementara.

Kegagalan kompromi antara Presiden Donald Trump dari Partai Republik dan anggota Kongres Demokrat membuat tenggat pendanaan berakhir tepat tengah malam. Dengan berakhirnya alokasi anggaran, sejumlah lembaga federal harus menghentikan operasional non-esensial, sementara sebagian lainnya tetap berjalan dengan keterbatasan.

Kebuntuan politik terjadi karena Demokrat menuntut agar subsidi dalam program kesehatan Affordable Care Act (Obamacare) tetap dipertahankan, sementara Partai Republik hanya menawarkan perpanjangan anggaran jangka pendek tanpa menyentuh isu tersebut. Situasi ini membuat pemungutan suara di Senat tertunda hingga Jumat (03/10/2025).

Wakil Presiden AS JD Vance dalam konferensi pers menuding oposisi memanfaatkan isu kesehatan untuk menekan pemerintah. “Mereka berkata kepada kami, ‘Kami akan membuka pemerintahan, tetapi hanya jika Anda memberikan dana miliaran dollar untuk perawatan kesehatan bagi imigran ilegal.’ Itu usulan yang konyol,” kata Vance, dikutip dari AFP.

Pihak Demokrat menolak tudingan tersebut dan menegaskan pentingnya melindungi akses kesehatan rakyat sebelum menyetujui rancangan anggaran. Namun hingga kini, mereka belum mengajukan regulasi baru yang mengubah ketentuan layanan kesehatan bagi imigran tanpa dokumen.

Dampak penutupan langsung dirasakan masyarakat. Sekitar 750.000 pegawai federal diperkirakan harus menjalani cuti paksa tanpa kepastian gaji. Sementara pekerja esensial, seperti anggota militer dan agen perbatasan, tetap diwajibkan bertugas meski pembayaran upah mereka tertunda. Asosiasi Pengendali Lalu Lintas Udara Nasional bahkan memperingatkan risiko keselamatan penerbangan karena lebih dari 2.300 petugasnya dirumahkan.

Gedung Putih melalui juru bicara Karoline Leavitt juga mengisyaratkan adanya pemutusan hubungan kerja permanen. “Pemerintah bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk mengidentifikasi di mana pemotongan dapat dilakukan… Dan kami yakin PHK akan segera terjadi,” ujarnya.

Krisis kali ini dianggap lebih serius dibanding shutdown sebelumnya, karena Trump dinilai berupaya menggunakan momentum untuk memangkas ukuran birokrasi federal. Publik pun semakin cemas. “Saya pikir pemerintah kita perlu belajar bagaimana bekerja sama untuk rakyat dan menemukan cara agar hal-hal tidak terjadi seperti ini,” ungkap Terese Johnston, pensiunan pemandu wisata dari California.

Penutupan ini menjadi yang pertama sejak krisis anggaran tahun 2019 yang berlangsung 35 hari. Kongres akan melanjutkan pembahasan pada Jumat (03/10/2025) usai libur Yom Kippur, namun belum ada tanda-tanda kesepakatan cepat. Bagi masyarakat, setiap hari tanpa layanan publik hanya memperpanjang ketidakpastian. []

Siti Sholehah.