Sinergi DPRD–Pemprov Kaltim Diuji di 100 Hari Kerja Awal

ADVERTORIAL – Keselarasan arah antara legislatif dan eksekutif di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi titik penting dalam memastikan pembangunan daerah berjalan efektif dan tepat sasaran. Hal itu mengemuka dalam rapat kerja pimpinan DPRD Kaltim yang digelar pada Senin, (26/05/2025) di Gedung DPRD Kaltim, Kota Samarinda, yang mempertemukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, tampil sebagai salah satu representasi suara parlemen yang menyoroti pentingnya penguatan sinergi dalam masa awal kepemimpinan Gubernur Kaltim Rudy Masud dan Wakil Gubernur Seno Aji yang baru berjalan kurang dari 100 hari. Ananda menekankan bahwa fokus utama legislatif saat ini adalah mengawal program-program prioritas yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

“Jadi kami meminta lebih ke aturan terkait itu. Di masa kepemimpinan kepala daerah baru menuju 100 hari kerja,” ujar Ananda, saat ditemui seusai rapat kerja.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu menilai bahwa kondisi fiskal dan efisiensi anggaran yang menjadi penekanan pemerintah pusat turut memengaruhi strategi pembangunan daerah. Oleh sebab itu, DPRD Kaltim memandang perlu adanya penyusunan ulang terhadap kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas, dengan fokus utama pada tiga sektor vital: infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Ananda menyebut bahwa pemusatan ulang anggaran atau refocusing ke tiga sektor tersebut harus dilakukan dengan pertimbangan matang. Ia dan koleganya di parlemen tidak ingin terburu-buru mengapresiasi program-program unggulan pasangan gubernur dan wakil gubernur baru, seperti “Gratispol” dan “Jospol”, sebelum melihat secara konkret bagaimana implementasinya di lapangan.

“Beri waktu dulu, proses berjalannya seperti apa nanti. Kalau bagus ya diapresiasi. Kalau belum ya beri saran dan kritik untuk memperbaiki,” terangnya.

Lebih jauh, Ananda menilai bahwa rapat kerja ini menjadi ruang penting untuk membangun relasi yang sehat antara eksekutif dan legislatif. Dalam pandangannya, kedua lembaga tidak harus berada dalam posisi saling bersaing, tetapi justru saling mengisi dalam menjalankan roda pemerintahan yang berpihak pada kepentingan rakyat.

“Relasi kuasa kedua lembaga tak mesti harus saling sikut dalam mewujudkan pembangunan daerah yang mampu menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat di Kaltim,” ungkapnya.

Melalui forum seperti ini, DPRD Kaltim ingin memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan Pemprov benar-benar berangkat dari kebutuhan di lapangan dan mencerminkan aspirasi warga. Bagi Ananda dan jajaran legislator lainnya, sinergi yang sehat bukanlah soal pencitraan, melainkan bentuk nyata pengabdian terhadap pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan. []

Penulis: Selamet
Penyunting: Enggal Triya Amukti