Sinergi Kaltim dan PPPA Dorong Keadilan Inklusif
SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat komitmen dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan menggelar pertemuan strategis bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (PPPA RI), di Kota Samarinda, Ruang Ruhui Rahayu, Lantai 1, Kantor Gubernur Kalimantan Timur, pada Sabtu, (10/05/2025)
Pertemuan dan diskusi tersebut berlangsung di Gedung Lamin Etam, Samarinda, dan dihadiri langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, dan Menteri PPPA RI, Arifatul Choiri Fauzi. Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi serta menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah dalam upaya perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak.
Dalam forum resmi tersebut, Rudy Mas’ud menegaskan bahwa meski berbagai upaya telah dilakukan, tantangan di lapangan masih cukup kompleks.]
“Saat ini kami menyadari masih banyak tantangan seperti isu kasus kekerasan pada perempuan dan anak, kesenjangan akses pada pelayanan dasar, dan penguatan pada lintas sektor,” ungkap Rudy Mas’ud.
Ia juga menambahkan bahwa pertemuan ini menjadi momentum penting untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program perlindungan yang menyentuh langsung masyarakat.
“Untuk itu, melalui pertemuan dan diskusi ini, kami bisa memperoleh arahan dan masukan serta mempercepat implementasi kebijakan dan program di daerah Kaltim,” tambahnya.
Menteri Arifatul Choiri Fauzi menanggapi positif inisiatif dan kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam berkolaborasi. Ia menegaskan bahwa kementeriannya memiliki berbagai program yang siap disinergikan dengan pemerintah daerah.
“Kami dari Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak hadir dengan program seperti Ruang Temu Indonesia (RBI), Perluasan Pemanfaatan Call Center SAPA 129, dan Satu Data Perempuan dan Anak Berbasis Desa,” ujar Menteri Arifatul.
Kalimantan Timur sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) memiliki peran vital dalam menyiapkan kualitas sumber daya manusia. Perempuan dan anak menjadi kelompok strategis dalam pembangunan berkelanjutan, sehingga perlindungan dan pemberdayaan mereka merupakan investasi sosial yang tak bisa ditunda.
Selain Gubernur dan Menteri PPPA, hadir pula Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, Ketua DPRD Kaltim H Hasanuddin Mas’ud, Plt Deputi Perlindungan Anak Kementerian PPPA RI, para asisten dan staf ahli gubernur dan kepala OPD lingkup Pemprov Kaltim, Bupati dan Wali Kota se-Kaltim, penggiat perlindungan anak dan OPD terkait dari Kabupaten dan Kota se-Kaltim.
Pemprov Kaltim akan segera melakukan integrasi program daerah dengan inisiatif pusat serta memperkuat koordinasi lintas sektor. Fokus ke depan mencakup penyediaan layanan terpadu, penguatan kapasitas pendamping lapangan, dan peningkatan literasi masyarakat terhadap hak-hak perempuan dan anak.[]
Rifky Irlika Akbar
