Siskeudes Wujudkan Pelayanan Publik yang Berbasis Digital
KUTAI KARTANEGARA– Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mendorong transformasi yang berbasis digital pada tingkat Pemerintahan Desa (Pemdes). Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan sistem pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital di seluruh wilayah pedesaan yang ada di Kukar.
Kepala DPMD Kukar Arianto, mengungkapkan bahwa salah satu aplikasi berbasis digital yang sampai dengan hari ini berjalan dengan baik, dan konsisten dijalankan adalah Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Aplikasi ini merupakan program yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat.
“Kami mulai menggunakan aplikasi ini sejak akhir 2022, melalui aplikasi ini dapat memberikan kemudahan dalam hal pengelolaan keuangan desa, hingga proses memonitoringnya,” jelasnya, Rabu, (07/05/2025).
Lebih lanjut ia mengungkapkan, selain dari aplikasi tersebut, DPMD Kukar juga memiliki aplikasi Sidesa, yang didalamnya memuat tentang data mengenai kelembagaan masyarakat, perencanaan pembangunan, hingga pelayanan publiknya. Kemudian, Aplikasi Sistem Pencairan Keuangan Desa (Si Pacar Kuda), yang berfungsi untuk memproses pencairan keuangan desa melalui online.
“Sampai dengan hari ini, aplikasi-aplikasi berbasis digital tersebut dapat berjalan dengan baik, dan sangat membantu pekerjaan dari teman-teman yang ada di lapangan,” jelasnya lagi.
Siskeudes juga dapat memudahkan dalam proses monitoringnya, jadi tidak lagi perlu dilakukan secara manual. Tinggal membuka aplikasinya, kita dapat melihat seluruh data-data dari desa-desa yang ada di Kukar.
“Kalau dulu seluruh prosesnya dilakukan secara offline, sehingga membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Mereka harus datang jauh-jauh ke Kecamatan maupun Kabupaten, hanya untuk memproses urusannya,” tambahnya.
Sejak akhir tahun 2022, seluruh pembayaran desa mulai dilakukan secara online dan non-tunai, dengan menjalin kerjasama dengan Bank Kaltimtara. Langkah ini dinilai sangat efektif, guna mencegah resiko seperti penyalahgunaan dana, dan juga dapat meningkatkan transparansi serta akuntabilitasnya. []
Penulis : Rudi Harahap
