Spanyol Pilih PBB, Tolak Gabung Dewan Perdamaian Bentukan AS

MADRID – Pemerintah Spanyol secara resmi menyatakan tidak akan bergabung dengan Dewan Perdamaian, forum internasional baru yang diluncurkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam rangkaian Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) di Davos, Swiss. Keputusan Madrid ini menegaskan sikap Spanyol yang tetap berpegang pada prinsip multilateralisme serta menjadikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai poros utama penyelesaian konflik global.

Penolakan tersebut diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez pada Kamis (22/01/2026) malam, usai menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Uni Eropa di Brussels, Belgia. Sanchez menegaskan bahwa meskipun Spanyol menghargai undangan yang disampaikan Amerika Serikat, negaranya memilih untuk tidak menjadi bagian dari inisiatif tersebut.

“Kami mengapresiasi undangan tersebut, tetapi kami menolak,” kata Sanchez kepada wartawan.

Keputusan ini sekaligus mencerminkan kehati-hatian Spanyol terhadap format dan pendekatan Dewan Perdamaian yang dipimpin langsung oleh Trump. Pemerintah Spanyol menilai, mekanisme penyelesaian konflik global seharusnya tetap berada dalam kerangka hukum internasional dan lembaga multilateral yang telah memiliki legitimasi luas, khususnya PBB.

Sanchez menyatakan bahwa penolakan Spanyol selaras dengan komitmen jangka panjang negaranya terhadap multilateralisme dan sistem internasional berbasis aturan. Ia juga menyoroti komposisi Dewan Perdamaian yang dinilai tidak inklusif, terutama karena tidak melibatkan Otoritas Palestina.

Ketiadaan Otoritas Palestina dalam dewan tersebut menjadi perhatian khusus Madrid, mengingat Dewan Perdamaian disebut-sebut berakar dari rencana perdamaian Gaza yang digagas Trump. Spanyol selama ini dikenal sebagai salah satu negara Eropa yang konsisten menyuarakan solusi dua negara dan mendukung peran Palestina dalam forum internasional.

Washington menyatakan Dewan Perdamaian dirancang untuk membantu menengahi dan memantau gencatan senjata, mengatur pengamanan wilayah pascakonflik, serta mengoordinasikan pembangunan kembali di kawasan yang baru pulih dari perang. Dewan tersebut secara resmi diluncurkan di sela-sela pertemuan WEF di Davos pada Kamis (22/01/2026), ditandai dengan penandatanganan piagam oleh negara-negara yang bersedia bergabung.

Namun, peluncuran Dewan Perdamaian justru diwarnai absennya sejumlah sekutu tradisional Amerika Serikat. Kanada, Inggris, serta hampir seluruh anggota Uni Eropa tidak terlihat dalam seremoni tersebut. Dari kawasan Eropa, hanya Hungaria dan Bulgaria yang tercatat hadir dan bergabung.

Israel termasuk salah satu negara yang bergabung dengan Dewan Perdamaian, bersama sejumlah negara Timur Tengah seperti Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Kondisi ini memperkuat pandangan bahwa dewan tersebut lebih mencerminkan pendekatan selektif dibandingkan mekanisme multilateral yang inklusif.

Trump sendiri memimpin Dewan Perdamaian dan secara terpisah juga akan bertindak sebagai perwakilan Amerika Serikat. Keanggotaan negara-negara dalam dewan ini dibatasi selama tiga tahun, kecuali bagi negara yang bersedia membayar dana sebesar US$ 1 miliar untuk memperoleh status keanggotaan permanen.

“Setelah dewan ini sepenuhnya terbentuk, kita dapat melakukan hampir semua hal yang ingin kita lakukan. Dan kita akan melakukannya bersama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa,” kata Trump saat seremoni peluncuran Dewan Perdamaian.

Meski demikian, PBB menegaskan keterlibatannya dengan Dewan Perdamaian sangat terbatas. Juru bicara PBB, Rolando Gomez, menyatakan bahwa dukungan PBB terhadap dewan tersebut hanya terkait dengan resolusi Dewan Keamanan yang mengatur rencana perdamaian Gaza.

Penolakan Spanyol ini dinilai mencerminkan jarak yang semakin jelas antara pendekatan diplomasi pemerintahan Trump dan pandangan mayoritas negara Eropa. Sikap Madrid juga mempertegas bahwa legitimasi internasional, inklusivitas, dan peran PBB tetap menjadi faktor utama dalam penyelesaian konflik global di mata Uni Eropa. []

Siti Sholehah.