Sri Wahyuni Minta OPD Tingkatkan Kinerja Hadapi APBD Menyusut

ADVERTORIAL – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan komitmennya menjaga kualitas pelayanan publik meski menghadapi tekanan fiskal yang cukup berat. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, saat diwawancarai resmi usai kegiatan Briefing dan Penyampaian Target Kerja kepada seluruh kepala perangkat daerah di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (01/12/2025).

Dalam keterangannya, Sri Wahyuni menyebutkan bahwa APBD Kaltim tahun 2026 mengalami penurunan signifikan dari Rp21 triliun menjadi Rp15 triliun. Ia menegaskan bahwa kondisi ini menuntut pemerintah melakukan langkah efisiensi secara menyeluruh.

“Dengan penurunan hampir Rp6 triliun, otomatis kita harus melakukan penyesuaian. Belanja yang tidak terlalu penting, seperti perjalanan dinas dan kegiatan seremonial, dirampingkan hingga 66 persen. Namun standar pelayanan minimum tetap harus berjalan normal,” ujarnya.

Efisiensi tersebut menyasar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim. Sri Wahyuni menekankan pentingnya kedisiplinan dan manajemen program yang lebih terfokus. “Kami meminta seluruh perangkat daerah meningkatkan kinerja, memperkuat koordinasi, dan memastikan program pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dasar tetap menjadi fokus utama,” katanya.

Penyesuaian ini diterapkan menjelang pelaksanaan APBD 2026 yang telah disepakati bersama DPRD Kaltim. Menurut Sri Wahyuni, meski ada pembatasan anggaran pada pos tertentu, pemerintah tetap menjaga komitmen terhadap kebutuhan masyarakat. “Kami mohon maaf jika ada hal-hal yang belum terakomodir, tetapi pelayanan dasar tetap berjalan. Program prioritas seperti sekolah gratis dan layanan kesehatan tetap dijalankan dengan anggaran yang sudah disiapkan,” jelasnya.

Lebih lanjut ia menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh berdampak negatif terhadap indeks pembangunan manusia (IPM). “Kalau pendidikan dan kesehatan dikurangi, IPM kita akan turun. Itu tidak boleh terjadi. Karena itu, dua sektor ini bersama infrastruktur dasar tetap menjadi prioritas meski fiskal tertekan,” tegasnya.

Sekda Kaltim juga meminta OPD untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran. “Kami ingin perangkat daerah bekerja dengan target yang jelas dan terukur. Dengan kinerja yang optimal, kita bisa menghadapi keterbatasan fiskal sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat,” pungkasnya.

Dengan strategi efisiensi yang terarah dan fokus pada program prioritas, Pemprov Kaltim memastikan bahwa kualitas pelayanan publik tetap terjaga, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan merata dan berkelanjutan pada tahun 2026. []

Penulis: Rifky Irlika Akbar | Penyunting: Aulia Setyaningrum