Sri Wahyuni Pastikan Program Prioritas Tetap Berjalan
SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus menunjukkan komitmen dalam menjaga kesinambungan berbagai program strategis meskipun dihadapkan pada tantangan teknis dan administratif. Hal tersebut terlihat dari langkah cepat Sekretaris Daerah (Sekda) Sri Wahyuni yang memimpin rapat koordinasi bersama seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memetakan kegiatan yang berpotensi tidak selesai tepat waktu hingga penghujung Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang berlangsung di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, pada Rabu (14/05/2025), menjadi wadah penting untuk mendalami dua isu utama yang mempengaruhi jalannya program daerah.
“Rapat dengan SKPD ini sebagai tindak lanjut dari briefing, salah satunya kami ingin mengetahui apa yang menjadi kendala di perangkat daerah terkait dengan capaian kinerja dan kendalanya pergeseran anggaran baru rampung pada awal Mei serta perubahan e-katalog dari versi 5 ke 6,” ujar Sri Wahyuni.
Ia mengungkapkan bahwa kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah daerah membuat sejumlah kegiatan perlu dilakukan penyesuaian alokasi anggaran. Sementara itu, transisi sistem pengadaan barang dan jasa dari e-katalog versi 5 ke versi 6 menuntut kesiapan baru di setiap OPD.
“Untuk melakukan perubahan ini tentu ada beberapa penyesuaian, saat ini Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) sudah melakukan sosialisasi untuk menggunakan aplikasi versi 6,” ungkapnya.
Sri menjelaskan, pihaknya saat ini tengah mengumpulkan data rinci dari seluruh OPD agar proses inventarisasi kegiatan yang terdampak bisa dilakukan lebih akurat. Inventarisasi ini penting agar pemerintah dapat menentukan langkah antisipasi dan memastikan anggaran tetap terserap maksimal.
“Ada saja kegiatan yang terkendala, karena kontraknya baru Juni atau Juli, jadi dengan sisa waktu semester 2 ini beberapa persen kegiatan itu bisa diserap dan itu sedang kami inventarisir,” tuturnya.
Meskipun dihadapkan pada kendala teknis dan keterlambatan proses, Sri Wahyuni menyampaikan kabar menggembirakan terkait prioritas layanan dasar. Tiga program layanan gratis yang menjadi komitmen Gubernur Kaltim telah mendapat lampu hijau dari Kementerian Dalam Negeri.
“Update terakhir kemarin dari Kemendagri RI, sudah ada persetujuan terhadap tiga program gratis Gubernur Kaltim,” tutup Sri.
Tiga layanan gratis tersebut mencakup pendidikan, kesehatan, dan administrasi kepemilikan rumah yang dipayungi Peraturan Gubernur. Program ini diharapkan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas dan menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kesejahteraan warga Kaltim.
Penulis: Putri Aulia Maharani | Penyunting: Enggal Triya Amukti | ADV Diskominfo Kaltim
