Stabilitas Pangan Disorot, DPR Dorong Peran BUMD Diperkuat
JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Komisi II menyoroti pentingnya pengawasan distribusi pangan dan stabilitas harga menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026, dengan mendorong penguatan sistem logistik berbasis rantai dingin guna menekan gejolak pasokan di daerah.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Heryawan, menilai interkonektivitas sistem cold chain berbasis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan menjadi langkah strategis untuk menjaga kualitas sekaligus ketersediaan bahan pangan di tengah potensi lonjakan permintaan.
“Upaya Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) mendorong penguatan sistem distribusi pangan melalui interkonektivitas cold chain berbasis BUMD merupakan langkah strategis. Sistem ini sangat penting untuk menjaga kualitas produk, menekan kehilangan hasil, serta memastikan pasokan pangan tetap stabil di berbagai daerah,” ujar Ahmad Heryawan dalam keterangannya yang diterima Indoposco, Selasa (17/3/2026).
Menurut dia, komoditas seperti ikan, daging, sayur, dan buah memerlukan sistem distribusi terintegrasi karena mudah rusak. Tanpa dukungan infrastruktur logistik yang memadai, potensi kehilangan hasil dan ketidakstabilan pasokan akan semakin besar.
Namun, ia mengakui penguatan peran BUMD dalam distribusi pangan masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari regulasi penyertaan modal hingga keterbatasan kapasitas penyimpanan dan tingginya biaya operasional. Oleh karena itu, diperlukan payung hukum yang kuat serta model bisnis kolaboratif antara pemerintah, BUMD, dan sektor swasta.
Selain aspek distribusi, Ahmad Heryawan juga menekankan pentingnya pengawasan harga di tingkat daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Ia meminta TPID aktif melakukan operasi pasar dan pemantauan distribusi agar potensi lonjakan harga dapat ditekan sejak dini.
“TPID diharapkan aktif melakukan operasi pasar, pemantauan distribusi, serta memastikan transparansi rantai pasok dari distributor hingga pengecer. Dengan pengawasan harian, potensi gejolak harga dapat diantisipasi lebih cepat dan tepat,” tegasnya.
Dalam upaya menjaga keseimbangan pasokan, DPR RI juga mendorong optimalisasi peran Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) untuk menambah cadangan beras di wilayah yang mengalami kenaikan harga signifikan.
Ia menegaskan, stabilitas harga pangan menjadi faktor penting dalam menjaga kondisi sosial masyarakat, terutama pada periode Ramadan dan Lebaran yang identik dengan peningkatan konsumsi.
“Stabilitas harga adalah bagian dari stabilitas sosial. Kita ingin masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dan merayakan Lebaran dengan tenang tanpa tekanan lonjakan biaya kebutuhan pokok,” tutupnya, sebagaimana diberitakan Indoposco, Selasa, (17/03/2026).
Komisi II DPR RI menyatakan akan terus memantau kebijakan pengendalian inflasi di daerah agar berjalan efektif dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat luas. []
Penulis: Dilianto | Penyunting: Redaksi01
