Starmer Soroti Risiko Putin Masuk Dewan Perdamaian Bentukan AS

JAKARTA – Gagasan Presiden Amerika Serikat Donald Trump membentuk sebuah forum internasional bernama “Dewan Perdamaian” menuai respons beragam dari para pemimpin dunia. Salah satu suara kritis datang dari Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, yang secara terbuka menyatakan keprihatinannya atas kemungkinan keterlibatan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam dewan tersebut.

Trump sebelumnya mengungkapkan bahwa dirinya telah mengundang Putin untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian. Namun, Presiden Rusia itu belum memberikan kepastian dan menyatakan masih mempertimbangkan undangan tersebut. Wacana ini pun memicu perdebatan, terutama di kalangan negara-negara Barat yang selama ini mendukung Ukraina dalam konflik bersenjata dengan Rusia.

“Saya jelas memiliki kekhawatiran tentang Putin berada di Dewan Perdamaian,” ujar Starmer dalam wawancara dengan Channel 4 News. “Dia sedang melancarkan perang terhadap sebuah negara Eropa. Mereka menghujani Ukraina dengan bom,” tambahnya, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Jumat (23/01/2026).

Menurut Starmer, keberadaan Putin dalam sebuah forum yang mengusung misi perdamaian berpotensi menimbulkan kontradiksi serius. Ia menilai konflik Rusia-Ukraina yang masih berlangsung tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab Moskow sebagai pihak agresor. Oleh karena itu, ia mengingatkan agar fokus komunitas internasional tidak teralihkan oleh inisiatif baru yang berisiko mengaburkan substansi konflik.

“Kita tidak boleh membiarkan peristiwa sekitar seminggu terakhir mengalihkan fokus kita. Kita perlu bekerja sama dengan Amerika. Sekutu dan pihak lainlah yang akan membela dan mendukung Ukraina dalam konflik yang bukan kesalahan mereka,” tegas pemimpin Inggris tersebut.

Dewan Perdamaian yang digagas Trump awalnya dirancang untuk mengawasi proses pembangunan kembali Jalur Gaza pascaperang. Namun, dalam dokumen undangan yang dikirimkan kepada para pemimpin dunia, peran dewan ini diperluas menjadi forum global untuk mengakhiri berbagai konflik internasional, tidak terbatas pada isu Palestina.

Dalam draf piagam pembentukannya, Dewan Perdamaian disebut bertujuan “mempromosikan stabilitas, memulihkan pemerintahan yang dapat diandalkan dan sah, serta mengamankan perdamaian abadi di wilayah-wilayah yang terdampak atau terancam konflik.” Dewan tersebut rencananya akan dipimpin langsung oleh Trump, yang juga akan merangkap sebagai perwakilan Amerika Serikat.

Dokumen itu juga menyebutkan bahwa negara-negara yang menginginkan status keanggotaan permanen diminta memberikan kontribusi sebesar US$ 1 miliar atau sekitar Rp 16,9 triliun. Sementara itu, keanggotaan reguler dibatasi dengan masa keikutsertaan lebih dari tiga tahun.

Inisiatif ini mendapat respons beragam. Puluhan negara mengonfirmasi telah menerima undangan Trump. Namun, sejumlah sekutu tradisional AS, seperti Prancis dan Norwegia, memilih menolak bergabung. Sejumlah diplomat asing bahkan menilai keberadaan Dewan Perdamaian berpotensi melemahkan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai institusi utama penyelesaian konflik global.

Di sisi lain, beberapa negara menyatakan kesiapan untuk bergabung, termasuk Indonesia serta sejumlah negara mayoritas Muslim seperti Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, Qatar, Pakistan, dan Turki. Israel juga sebelumnya menyatakan persetujuannya untuk bergabung.

Kritik dari Inggris mencerminkan kekhawatiran lebih luas di Eropa, bahwa Dewan Perdamaian dapat menjadi arena politik baru yang justru memberi legitimasi kepada negara-negara yang tengah terlibat konflik bersenjata aktif. Isu ini pun diperkirakan akan terus menjadi perdebatan dalam diplomasi internasional dalam waktu dekat. []

Siti Sholehah.