Subandi Usulkan Kolam Retensi Hulu SKM untuk Tekan Banjir Samarinda

ADVERTORIIAL – Persoalan banjir yang masih kerap terjadi di Kota Samarinda terus menjadi perhatian serius berbagai kalangan, termasuk di jajaran legislatif tingkat provinsi. Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), yang memiliki kewenangan di bidang infrastruktur, mendorong agar penanganan banjir di ibu kota provinsi itu menjadi prioritas dan mendapat porsi anggaran yang lebih besar dari Pemerintah Provinsi Kaltim.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, yang merupakan legislator dari daerah pemilihan Kota Samarinda, menyatakan bahwa dukungan pendanaan terhadap program pengendalian banjir harus diperkuat. Apalagi, isu ini menjadi salah satu fokus utama Wali Kota Samarinda, Andi Harun, sejak awal masa jabatannya.

“Kita dukung. Alhamdulillah, ada tindak lanjut setelah ada RDP dengan Bidang SDA Dinas PUPR-Pera. Itu kita usulkan beberapa hal, salah satunya pengentasan banjir,” kata Subandi, yang juga politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), saat dikonfirmasi pada Sabtu (28/6/2025).

Salah satu usulan konkret yang diajukan Subandi kepada Pemprov Kaltim adalah pembangunan polder atau kolam retensi di kawasan hulu Sungai Karang Mumus (SKM). Menurutnya, penanganan banjir di Samarinda tidak cukup hanya dilakukan di wilayah tengah kota, tetapi harus dilakukan secara menyeluruh hingga ke sumber-sumber aliran air.

Ia mencontohkan pembangunan kolam retensi yang saat ini sedang dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda di kawasan Pampang. Namun, Subandi menilai bahwa daya tampung kolam yang dibangun masih belum mencukupi untuk menahan debit air besar saat musim hujan tiba. “Bagian atas Pampang, dekat Bandara APT Pranoto, di sana ada lahan milik Pemerintah Kutai Kartanegara. Seandainya Pemprov Kaltim bisa mensinergikan antara tanah Pemkab Kukar dan Pemkot Samarinda, tentu bisa membuat kolam retensi yang besar,” paparnya.

Subandi meyakini, keberadaan kolam retensi berskala besar di wilayah hulu dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi potensi banjir di kawasan perkotaan Samarinda. “Insya Allah bisa selesai. Setidaknya mengurangi dengan jumlah banyak,” ujar mantan Wakil Ketua DPRD Samarinda ini.

Selain kawasan Pampang, ia juga menyoroti wilayah lain yang rawan banjir, khususnya di perbatasan antara Kecamatan Loa Janan Ilir (Samarinda) dan Kecamatan Loa Janan (Kukar). Di wilayah ini, Subandi menilai perlu pendekatan penanganan lintas daerah, baik secara teknis maupun sosial. “Mesti diurai pula masalah sosial di kawasan tersebut agar masyarakat di bawah tidak saling menyalahkan terkait kawasan masing–masing, terutama terkait sumber air yang menggenangi permukiman mereka,” jelasnya.

Subandi memastikan bahwa meskipun usulan pembangunan kolam retensi tersebut belum masuk dalam rencana anggaran tahun 2026, namun telah tercatat sebagai bagian dari rekomendasi prioritas hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPRD Kaltim dan instansi teknis terkait. “Solusinya ya kolam retensi. Itu sudah saya usulkan di RDP. Memang belum dimasukkan dalam anggaran 2026, tapi sudah masuk dari usulan yang harus dipertimbangkan,” pungkasnya.

Dengan dorongan dari pihak legislatif dan adanya sinergi lintas wilayah antara Pemprov Kaltim, Pemkot Samarinda, dan Pemkab Kukar, diharapkan persoalan banjir yang selama ini menjadi momok bagi warga Samarinda bisa tertangani lebih komprehensif. []

Penulis: Nur Quratul Nabila Atika
Penyunting: Enggal Tria Amukti