Syahariah: Perlindungan Anak Lemah, DPRD Minta Tindakan Nyata

ADVERTORIAL – Sorotan terhadap lembaga yang bertugas melindungi perempuan dan anak kembali muncul dari kalangan legislatif. Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Syahariah Mas’ud, menilai bahwa sejauh ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) serta Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) belum menunjukkan peran yang efektif dalam menjawab persoalan kekerasan terhadap kelompok rentan di daerah.

Dalam keterangannya kepada awak media di Samarinda, Sabtu (26/07/2025), Syahariah menekankan bahwa tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kaltim mencerminkan lemahnya langkah pencegahan maupun penanganan dari dua lembaga yang diberi mandat langsung oleh pemerintah daerah tersebut. “Saya anggap gagal, masalah perempuan dan anak masih terus terjadi, tidak ada perubahan berarti,” ujar Syahariah.

Ia menilai langkah yang diambil oleh DP3A dan KPAD selama ini belum mampu menyasar inti persoalan secara menyeluruh. Kegiatan yang dijalankan dinilainya cenderung seremonial, tanpa strategi jangka panjang yang terukur dan terarah. “Mereka hanya sibuk kalau ada kasus mencuat, setelah itu hilang, tidak ada upaya nyata dalam pencegahan dan edukasi berkelanjutan,” kata politisi Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut.

Syahariah juga menyoroti lemahnya eksistensi KPAD di mata publik. Lembaga yang seharusnya menjadi pelindung utama anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan justru dinilainya tidak menunjukkan respons yang cepat dan konkret dalam setiap kasus yang muncul. “Masalah pencabulan dan kekerasan anak sangat sering terjadi, tapi kita tidak melihat peran aktif lembaga yang diberi mandat khusus ini, kehadirannya nyaris tidak terasa,” tutur Syahariah.

Melihat kondisi tersebut, Syahariah mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur organisasi dan kinerja di tubuh DP3A maupun KPAD. Ia menyatakan pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia, kepemimpinan yang responsif, serta pemanfaatan data secara strategis agar lembaga tersebut mampu menjalankan fungsinya secara maksimal. “Lembaga-lembaga ini harus menjadi garda depan, bukan sekedar simbol kelembagaan, kami butuh kerja nyata dan jika diperlukan dilakukan penyegaran,” tutupnya.[]

Penulis: Selamet | Penyunting: Aulia Setyaningrum