Tenggelamnya Tenggarong, DPRD Minta Roadmap Sungai Mahakam
PARLEMENTARIA – Bencana banjir kembali melanda wilayah Kalimantan Timur, khususnya Kota Tenggarong dan sebagian kawasan Samarinda pada Selasa (27/05/2025). Genangan air yang melumpuhkan aktivitas warga ini bukan semata karena hujan deras, tetapi juga dipicu oleh meluapnya Sungai Mahakam.
Di balik peristiwa tersebut, muncul desakan untuk mengevaluasi secara serius kebijakan tata kelola ruang dan lingkungan hidup di Kalimantan Timur. Sorotan datang dari anggota DPRD Kaltim Dapil Kutai Kartanegara, Muhammad Husni Fahruddin, yang menilai banjir tidak lagi bisa dipandang sebagai kejadian alam semata. “Hari ini kalau kita melihat kejadian ini jangan kita kemudian menyalahkan alam, menyatakan bahwa ini akibat banjir karena intensitas hujan yang tinggi, tapi juga harus memerlukan kajian komprehensif. Dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota sampai dengan provinsi Kaltim,” ujarnya.
Politisi Partai Golkar yang akrab disapa Ayub ini menilai akar masalah banjir terletak pada kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan dampak ekologis. Aktivitas tambang dan alih fungsi hutan dituding sebagai penyebab utama menurunnya daya dukung lingkungan. “Bencana ini disebabkan adanya kerusakan lingkungan karena ada penggalian sumber daya alam seperti pertambangan, kehutanan, dan lainnya yang tidak menggunakan kaidah mengenai dampak lingkungan,” tegas Ayub.
Ia menyerukan pembentukan peta jalan (roadmap) pengelolaan Sungai Mahakam sebagai langkah awal membangun sistem mitigasi bencana yang lebih terintegrasi. Menurutnya, penanganan banjir tidak bisa hanya dilakukan di tingkat lokal, tetapi harus menjadi perhatian lintas kabupaten/kota, bahkan pemerintah pusat. “Maka perlu penelitian dan kerja sama yang komprehensif dari seluruh stakeholder dituntut untuk dilakukan saat ini juga, kita nanti buatkan roadmap Sungai Mahakam,” tambahnya.
Ia juga mendorong agar DPRD provinsi bersama DPRD kabupaten/kota dan pemerintah setempat duduk bersama membahas kembali arah kebijakan tata ruang agar tidak mengabaikan aspek lingkungan hidup.
Dengan kejadian ini, Ayub berharap penanggulangan bencana tidak lagi bersifat reaktif, melainkan berbasis pencegahan melalui kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan. []
Penulis: Selamet
