Thailand Tuduh Kamboja Langgar Gencatan Senjata dengan Terbangkan Drone

BANGKOK – Harapan meredanya ketegangan di perbatasan Thailand–Kamboja kembali diuji hanya dua hari setelah kedua negara menandatangani kesepakatan gencatan senjata. Militer Thailand menuduh Kamboja melakukan pelanggaran serius terhadap perjanjian tersebut dengan menerbangkan ratusan drone ke wilayah kedaulatan Thailand, sebuah tindakan yang dinilai dapat memicu eskalasi konflik baru.

Kesepakatan gencatan senjata “segera” disetujui oleh Thailand dan Kamboja pada Sabtu (27/12/2025) sebagai upaya menghentikan bentrokan bersenjata yang kembali pecah di kawasan perbatasan. Konflik tersebut telah menewaskan puluhan orang dan memaksa lebih dari satu juta warga sipil mengungsi sepanjang bulan ini. Kedua negara sepakat menghentikan tembakan, membekukan pergerakan pasukan, serta membuka jalan bagi kembalinya warga sipil ke wilayah perbatasan.

Namun, situasi kembali memanas setelah militer Thailand melaporkan adanya aktivitas mencurigakan dari sisi Kamboja. Pada Minggu (28/12/2025) malam, otoritas militer Thailand mengklaim mendeteksi lebih dari 250 kendaraan udara tak berawak atau drone yang terbang melintasi garis perbatasan dan memasuki wilayah udara Thailand.

“Tindakan tersebut merupakan provokasi dan pelanggaran terhadap langkah-langkah yang bertujuan mengurangi ketegangan, yang tidak sesuai dengan Pernyataan Bersama yang disepakati selama pertemuan komite perbatasan bilateral pada hari Sabtu,” ujar pihak Thailand.

Menurut Bangkok, insiden ini berpotensi merusak kepercayaan yang baru saja dibangun melalui kesepakatan gencatan senjata. Militer Thailand menilai penerbangan drone dalam jumlah besar tersebut sebagai sikap bermusuhan yang bertentangan dengan semangat deeskalasi konflik.

Ketegangan ini juga menimbulkan keraguan terhadap komitmen kedua pihak dalam menjalankan isi perjanjian. Berdasarkan pakta yang ditandatangani, Thailand berencana mengembalikan 18 tentara Kamboja yang ditangkap pada Juli lalu dalam waktu 72 jam, dengan syarat gencatan senjata tetap dipatuhi. Namun, munculnya tudingan pelanggaran membuat rencana tersebut terancam ditinjau ulang.

“Militer Thailand mungkin perlu mempertimbangkan kembali keputusannya mengenai pembebasan 18 tentara Kamboja, tergantung pada situasi dan perilaku yang diamati”, ujar juru bicara militer Thailand, Winthai Suvaree.

Dari pihak Kamboja, Menteri Luar Negeri Prak Sokhonn berusaha meredam ketegangan. Ia menyebut insiden tersebut sebagai masalah teknis yang relatif kecil dan tidak mencerminkan niat untuk melanggar kesepakatan.

Ia menggambarkan insiden drone tersebut sebagai “masalah kecil terkait dengan drone terbang yang terlihat oleh kedua belah pihak di sepanjang garis perbatasan”.

Dalam pernyataan yang disiarkan melalui televisi pemerintah Kamboja, Prak Sokhonn menyatakan kedua negara telah membahas persoalan tersebut dan sepakat untuk menyelidiki serta menyelesaikannya secepat mungkin. Kendati demikian, pernyataan tersebut belum sepenuhnya meredakan kekhawatiran pihak Thailand.

Konflik Thailand–Kamboja sendiri berakar dari sengketa perbatasan sepanjang sekitar 800 kilometer yang belum terselesaikan sejak era kolonial. Kedua negara saling mengklaim sejumlah wilayah, termasuk kompleks reruntuhan kuil bersejarah yang memiliki nilai budaya dan simbol kedaulatan tinggi.

Situasi terkini menegaskan rapuhnya stabilitas kawasan perbatasan dan tantangan besar dalam menjaga gencatan senjata yang berkelanjutan. Komunitas internasional pun diperkirakan akan terus memantau perkembangan konflik ini, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap keamanan regional Asia Tenggara. []

Siti Sholehah.