Tito Karnavian Dorong Transformasi Pemerintahan hingga ke Daerah

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran strategis jajaran Kementerian Dalam Negeri dalam memastikan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto berjalan efektif hingga ke tingkat daerah. Penegasan tersebut mencerminkan posisi Kemendagri sebagai penghubung utama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan transformasi pemerintahan dan pembangunan nasional.

Pesan tersebut disampaikan Tito saat melantik Wakil Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), pejabat pimpinan tinggi pratama, serta pejabat administrator di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (12/02/2026). Dalam kesempatan itu, Tito menyoroti bahwa perubahan arah kebijakan nasional membutuhkan kesiapan seluruh aparatur, terutama dalam memahami visi besar Presiden.

Menurutnya, transformasi yang dimaksud bukan sekadar perubahan administratif, melainkan perubahan fundamental dalam cara berpikir dan bertindak aparatur negara. Hal ini diperlukan agar pemerintahan mampu merespons tantangan global yang semakin kompleks.

“Artinya perubahan yang sangat mendasar, yang akan bergerak cepat, revolutif,” ujar Tito, dalam keterangannya, Kamis (12/02/2026).

Ia menjelaskan bahwa situasi global yang semakin dinamis menuntut Indonesia untuk memperkuat ketahanan nasional secara menyeluruh. Ketahanan tersebut tidak hanya berkaitan dengan sektor pertahanan, tetapi juga mencakup aspek pangan, energi, dan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah diarahkan untuk menciptakan kemandirian nasional serta mengurangi ketergantungan pada faktor eksternal.

Dalam konteks tersebut, Tito menekankan bahwa Kemendagri memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan nasional dapat diterjemahkan dengan baik di tingkat daerah. Ia mengingatkan bahwa tanpa pemahaman yang sama, pemerintah daerah berisiko menjalankan program yang tidak selaras dengan prioritas nasional.

“Semuanya harus paham, kalau tidak akan terjebak dalam pemikiran sektoral,” tegasnya.

Lebih lanjut, Tito menyampaikan bahwa paradigma pembangunan yang saat ini didorong pemerintah berfokus pada ekonomi sosial kerakyatan. Pendekatan ini menempatkan negara sebagai aktor penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi serta melindungi kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi.

“Semua kebijakan beliau (Presiden) berorientasi kepada ciri khas sosialisme kerakyatan adalah adanya intervensi pemerintah, campur tangan pemerintah dalam ekonomi, dalam pasar,” jelasnya.

Menurut Tito, intervensi negara diperlukan untuk memastikan pemerataan kesejahteraan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Hal ini juga menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan daya beli masyarakat serta memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Ia menambahkan bahwa peran pemerintah daerah menjadi krusial dalam mengimplementasikan berbagai program strategis tersebut. Kepala daerah, wakil kepala daerah, hingga DPRD diminta untuk memahami arah kebijakan nasional agar pembangunan di daerah dapat berjalan selaras dengan visi pemerintah pusat.

Selain itu, Tito menekankan pentingnya konsep kemandirian nasional atau self-reliance sebagai landasan pembangunan. Konsep ini menuntut kemampuan negara untuk berdiri secara mandiri dan tidak bergantung secara berlebihan pada pihak luar.

“Semuanya harus mengarah kepada satu titik itu, itu ekonomi sosial kerakyatan dan tadi dalam konteks internasional kita harus mengedepankan konsep self-reliance mampu berdiri di atas kaki sendiri, mandiri,” tandasnya.

Melalui penegasan tersebut, Kemendagri diharapkan mampu memastikan seluruh jajaran pemerintahan daerah bergerak dalam satu arah yang sama. Keselarasan antara pusat dan daerah dinilai menjadi kunci utama dalam mewujudkan transformasi pemerintahan dan memperkuat posisi Indonesia di tengah persaingan global. []

Siti Sholehah.