To Lam Kukuhkan Kekuasaan, Arah Baru Politik Vietnam

HANOI – Partai Komunis Vietnam (PKV) menutup Kongres Nasional lima tahunan di Hanoi dengan sejumlah keputusan strategis yang menandai fase baru politik dan ekonomi negara tersebut. Forum tertinggi partai itu tidak hanya mengukuhkan kembali To Lam sebagai Sekretaris Jenderal untuk masa jabatan lima tahun ke depan, tetapi juga mengesahkan paket reformasi kelembagaan dan ekonomi yang dinilai ambisius sekaligus berisiko.

Kongres Nasional PKV yang digelar pekan lalu berakhir hampir dua hari lebih cepat dari jadwal semula. Kondisi ini dinilai sejumlah pengamat sebagai sinyal kuat solidnya konsensus internal partai, terutama terkait kepemimpinan dan arah kebijakan nasional. Para delegasi yang berkumpul di ibu kota Vietnam pada Jumat (23/01/2026) sepakat kembali memilih To Lam, mantan Menteri Keamanan Publik, sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis, posisi politik paling berpengaruh di negara tersebut.

Menurut Le Hong Hiep, peneliti senior Program Studi Vietnam di ISEAS–Yusof Ishak Institute, Singapura, meskipun belum ada pengumuman resmi, susunan Politbiro yang baru terpilih “sangat mengindikasikan” bahwa To Lam juga dipersiapkan untuk menduduki jabatan presiden. Politbiro sendiri merupakan organ pengambil keputusan tertinggi di Vietnam. Kondisi ini cukup kontras dengan praktik di Cina, di mana penggabungan dua jabatan puncak sudah lama menjadi kelaziman, sementara di Vietnam hal tersebut relatif jarang terjadi.

Dalam pidato di hadapan kongres, To Lam menyampaikan target pertumbuhan ekonomi yang agresif. Ia berkomitmen mendorong pertumbuhan hingga 10 persen per tahun dalam lima tahun mendatang. Ambisi tersebut disertai janji untuk mentransformasi struktur ekonomi Vietnam dari basis manufaktur berbiaya rendah menuju ekonomi yang bertumpu pada inovasi dan efisiensi, dengan tujuan menjadikan Vietnam sebagai negara berpendapatan menengah-atas pada 2030.

Jejak politik To Lam dikenal kuat di sektor keamanan. Namanya mencuat sebagai Menteri Keamanan Publik dan figur kunci di balik kampanye antikorupsi besar-besaran yang digagas mendiang Nguyen Phu Trong. Setelah Trong wafat pada Juli 2024, To Lam mengambil alih kursi sekretaris jenderal dan dengan cepat mengonsolidasikan pengaruhnya, termasuk menempatkan sekutu dari institusi keamanan dan daerah asalnya, Hung Yen, ke posisi strategis.

Langkah reformasi yang ia dorong mencakup apa yang disebutnya sebagai “revolusi” kelembagaan. Perombakan administratif dilakukan melalui pemangkasan jumlah provinsi hingga setengahnya serta penggabungan atau penghapusan sejumlah kementerian kunci. Di sektor ekonomi, To Lam mendorong penerapan Resolusi 68 yang diadopsi Politbiro pada April 2025. Kebijakan ini menargetkan perusahaan swasta domestik sebagai “penggerak terpenting” perekonomian nasional pada 2035.

Le Hong Hiep menilai pengesahan cepat To Lam oleh kongres mencerminkan dukungan kuat elite partai. “Konsensus ini menunjukkan bahwa reformasinya mendapat dukungan besar dari pimpinan tertinggi Vietnam, terlepas adanya keluhan dari sebagian anggota partai atau pejabat negara,” ujarnya. Meski demikian, ia juga mengingatkan adanya risiko konsentrasi kekuasaan yang berlebihan. “Konsentrasi kekuasaan ini berisiko membuat reformasi ke depan dijalankan tanpa pertimbangan dan tinjauan kritis yang memadai,” tambahnya.

Di sisi lain, Alexander Vuving dari Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies menyebut mandat kuat yang diperoleh To Lam memberi ruang gerak luas, namun keberhasilannya masih belum pasti. Tantangan eksternal juga membayangi, mulai dari perlambatan permintaan global hingga potensi tekanan dagang baru dari Amerika Serikat. Meski tarif AS telah diturunkan, Vietnam tetap rentan terhadap kebijakan perdagangan Washington, khususnya terkait barang “transshipment” dari Cina.

Para analis juga menyoroti persoalan struktural lama seperti korupsi dan ketergantungan pada belanja pemerintah. Tuong Vu dari University of Oregon mengingatkan, “Agenda To Lam untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui belanja pemerintah memicu utang dan inflasi.” Menurutnya, tanpa kehati-hatian, risiko kesalahan kebijakan besar bisa terulang.

Dengan konsolidasi kekuasaan yang kuat dan target pertumbuhan tinggi, masa depan Vietnam kini berada pada persimpangan antara peluang reformasi besar dan potensi risiko politik serta ekonomi yang tak kecil. []

Siti Sholehah.