Trump Klaim Moralitas Diri Lebih Tinggi dari Hukum Global

WASHINGTON DC – Pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai batas kekuasaannya di panggung global kembali memicu perdebatan internasional. Dalam sebuah wawancara terbaru, Trump secara terbuka menyatakan bahwa kendali utama atas setiap keputusan strategis yang ia ambil tidak terletak pada hukum internasional, melainkan pada penilaian moral pribadinya sendiri. Pernyataan tersebut muncul di tengah sorotan dunia terhadap kebijakan luar negeri AS yang dinilai semakin agresif dan konfrontatif.

Pernyataan itu disampaikan Trump dalam wawancara dengan media ternama Amerika Serikat yang dirilis pada Rabu (07/01/2026) waktu setempat. Wawancara tersebut dilakukan di tengah meningkatnya kritik terhadap langkah-langkah luar negeri pemerintahannya dalam beberapa bulan terakhir. Sejumlah kebijakan Trump disebut telah mengguncang tatanan diplomasi global dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan sekutu maupun lawan politik AS.

Rentetan keputusan kontroversial itu mencakup keterlibatan langsung AS bersama Israel dalam pengeboman fasilitas nuklir Iran saat konflik bersenjata kedua negara memuncak tahun lalu. Selain itu, dunia internasional juga menyoroti operasi militer AS di Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro, serta ambisi Trump untuk mengambil alih Greenland dari Denmark, bahkan dengan membuka kemungkinan penggunaan kekuatan militer.

Ketika ditanya mengenai apakah terdapat batasan atas kekuasaan global yang dimilikinya sebagai Presiden AS, Trump menjawab secara tegas:
“Iya, ada satu hal. Moralitas saya sendiri. Pikiran saya sendiri. Itu satu-satunya hal yang dapat menghentikan saya.”

Dalam kesempatan yang sama, Trump menambahkan pernyataan yang memicu kontroversi lebih luas.
“Saya tidak membutuhkan hukum internasional,” tegas Trump.

Meski demikian, ia berupaya meredam kekhawatiran dengan menyampaikan bahwa:
“Saya tidak berniat menyakiti orang-orang.”

Namun, ketika pewawancara kembali mendesaknya mengenai kewajiban pemerintahannya untuk mematuhi hukum internasional, Trump memberikan jawaban yang dinilai ambigu.
“Iya perlu.”
Ia kemudian memperjelas bahwa penafsiran dan penerapan batasan tersebut berada sepenuhnya di tangannya.
“Itu tergantung pada definisi Anda tentang hukum internasional,” katanya.

Pernyataan tersebut dinilai mencerminkan pandangan dunia Trump yang menempatkan kekuatan nasional di atas aturan hukum internasional, perjanjian global, dan norma diplomatik yang selama ini menjadi fondasi hubungan antarnegara. Pandangan ini mempertegas keyakinannya bahwa supremasi kekuatan negara merupakan faktor utama dalam menentukan arah kebijakan global, terutama saat kepentingan strategis saling berbenturan.

Trump juga mengakui adanya hambatan di dalam negeri, termasuk perlawanan dari lembaga-lembaga negara dan pemerintah daerah. Namun hal itu tidak menghentikannya untuk menjalankan strategi keras, mulai dari menghukum institusi yang dianggap tidak sejalan, menghadapi lawan politik, hingga mengerahkan Garda Nasional ke sejumlah kota besar meski menuai penolakan pejabat setempat.

Dalam wawancara tersebut, Trump menegaskan bahwa reputasinya sebagai pemimpin yang sulit diprediksi justru menjadi alat utama untuk menekan negara lain agar mengikuti kehendaknya. Ia menyebut keberhasilan serangan terhadap program nuklir Iran, kecepatan dalam melumpuhkan pemerintahan Venezuela, serta rencana penguasaan Greenland sebagai bukti efektivitas pendekatan tersebut.

Saat ditanya mengenai prioritas antara menguasai Greenland atau mempertahankan aliansi NATO, Trump tidak memberikan jawaban tegas. Namun ia mengakui bahwa kedua hal tersebut dapat saling bertentangan.
“Itu mungkin sebuah pilihan.”

Pernyataan ini kembali memunculkan kekhawatiran mengenai arah kebijakan luar negeri AS ke depan, khususnya terkait komitmen negara itu terhadap hukum internasional, aliansi global, dan stabilitas geopolitik dunia. []

Siti Sholehah.