Trump Klaim Serangan ke Venezuela sebagai Pembaruan Doktrin Monroe

WASHINGTON DC — Pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang kembali mengangkat “Doktrin Monroe” sebagai dasar pembenaran serangan militer terhadap Venezuela memicu perdebatan luas di tingkat internasional. Kebijakan luar negeri yang lahir hampir dua abad lalu itu kini kembali disorot setelah Trump menyebut operasi militer AS yang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro sebagai bentuk penerapan modern doktrin tersebut.

Dalam pernyataannya, seperti dilansir Al Jazeera, Selasa (06/01/2026), Trump menyebut aksi militer AS di Caracas pada Sabtu (03/01/2026) waktu setempat sebagai pembaruan dari Doktrin Monroe. Operasi tersebut dilakukan oleh pasukan AS dan berakhir dengan penggulingan serta penahanan Maduro, yang kemudian dibawa ke Amerika Serikat untuk menghadapi proses hukum.

Trump menegaskan bahwa AS akan mengambil peran langsung dalam pengelolaan Venezuela pascaoperasi tersebut. Ia menyatakan AS akan “mengelola negara tersebut” hingga tercapai “transisi yang aman, tepat, dan bijaksana”.

“Doktrin Monroe adalah hal yang penting, tetapi kita telah jauh melampauinya, jauh sekali. Sekarang mereka menyebutnya sebagai dokumen Donroe,” kata Trump, menambahkan inisial namanya ke dalam dokumen tersebut.

“Dominasi Amerika di Belahan Bumi Barat tidak akan pernah dipertanyakan lagi,” tegasnya.

Pernyataan tersebut langsung menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk pemimpin dunia, pakar hukum internasional, dan organisasi multilateral, yang menilai penggunaan Doktrin Monroe sebagai legitimasi intervensi militer bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara dan hukum internasional modern.

Secara historis, Doktrin Monroe merupakan deklarasi politik yang diperkenalkan oleh Presiden ke-5 AS, James Monroe, pada 2 Desember 1823 dalam pidato kenegaraan tahunannya di hadapan Kongres AS. Doktrin ini menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak akan mentoleransi campur tangan kekuatan Eropa di kawasan Belahan Bumi Barat dan menganggap intervensi semacam itu sebagai ancaman langsung terhadap kepentingan AS.

Pada masa itu, Monroe juga menyampaikan bahwa AS tidak akan mencampuri urusan internal negara-negara Eropa maupun koloni yang telah ada. Namun, ia menegaskan bahwa wilayah Amerika Utara dan Amerika Selatan tidak lagi terbuka untuk kolonisasi baru oleh kekuatan Eropa mana pun. Prinsip tersebut kemudian dikenal sebagai upaya membagi dunia ke dalam zona pengaruh yang terpisah.

Seiring waktu, interpretasi Doktrin Monroe berkembang dan kerap digunakan sebagai dasar kebijakan luar negeri AS di Amerika Latin. Pada tahun 1904, Presiden Theodore Roosevelt menambahkan Roosevelt Corollary, yang memberikan legitimasi bagi AS untuk melakukan intervensi di negara-negara Amerika Latin dengan alasan menjaga stabilitas dan mencegah campur tangan Eropa, terutama terkait persoalan utang dan krisis politik.

Dalam praktiknya, doktrin tersebut telah menjadi justifikasi bagi berbagai intervensi AS, mulai dari Republik Dominika, Haiti, hingga Nikaragua. Pada dekade 1980-an, Presiden Ronald Reagan menerapkan pendekatan keras di kawasan tersebut, termasuk mendukung kelompok Contra di Nikaragua dan pemerintahan sayap kanan di Amerika Tengah, yang kemudian menuai kecaman luas.

Kuba juga menjadi salah satu negara yang paling lama berada di bawah tekanan AS, baik melalui embargo ekonomi maupun tekanan militer, sejak revolusi yang dipimpin Fidel Castro. Venezuela sendiri pernah mengalami upaya destabilisasi pada era Presiden Hugo Chavez sebelum wafat pada 2013.

Penggunaan kembali Doktrin Monroe oleh Trump dinilai banyak pengamat sebagai langkah mundur dalam tatanan hubungan internasional. Para kritikus menilai bahwa kebijakan tersebut tidak lagi relevan dengan sistem global yang menjunjung tinggi kedaulatan negara, multilateralisme, dan supremasi hukum internasional. []

Siti Sholehah.