Tunggakan Bahan Bakar TNI AL kepada Pertamina Capai Rp5,4 Triliun
JAKARTA — Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengungkapkan bahwa total tunggakan bahan bakar TNI Angkatan Laut (TNI AL) kepada PT Pertamina (Persero) mencapai Rp5,4 triliun.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPR RI di Gedung DPR, Senin (28/4/2025).
Laksamana Ali menjelaskan, tingginya penggunaan bahan bakar oleh TNI AL tidak dapat dihindari karena kapal perang harus tetap beroperasi meski dalam keadaan diam.
Langkah tersebut penting untuk menjaga sistem pendingin ruangan (AC) tetap aktif demi melindungi peralatan elektronika vital di dalam kapal.
“Memang penggunaan bahan bakar terbesar pasti Angkatan Laut, karena kapal kita walaupun diam saja, diesel-nya tetap hidup untuk menghidupkan AC. Kalau AC dimatikan, peralatan elektronika akan rusak, ini bahayanya,” ujar Ali.
Dalam paparannya, Ali menyebutkan bahwa sebelumnya TNI AL memiliki tunggakan sebesar Rp2,2 triliun. Namun, belakangan ini Pertamina kembali menagihkan sebesar Rp3,2 triliun, sehingga total tunggakan mencapai Rp5,4 triliun.
Ia berharap agar pemerintah dapat mempertimbangkan penghapusan atau pemutihan tunggakan tersebut, mengingat dampak signifikan terhadap operasional kapal-kapal TNI AL.
“Ini mengganggu sekali kegiatan operasional. Harapannya, tunggakan ini bisa diputihkan dan nantinya masalah bahan bakar diatur secara terpusat melalui Kementerian Pertahanan,” tegas Ali.
Lebih lanjut, Laksamana Ali juga menyoroti persoalan harga bahan bakar yang selama ini masih menggunakan harga industri.
Ia mengusulkan agar TNI AL dapat memperoleh bahan bakar dengan skema subsidi, sebagaimana skema yang diberlakukan untuk instansi pemerintah lainnya, guna menekan biaya operasional.
“Saat ini bahan bakar kami masih dikenakan harga industri. Kami berharap ke depan bisa dialihkan menjadi harga subsidi,” tambahnya.
Permintaan ini menjadi perhatian penting, mengingat peran strategis TNI AL dalam menjaga kedaulatan maritim nasional membutuhkan dukungan penuh, termasuk dalam hal penyediaan logistik bahan bakar yang terjangkau dan berkelanjutan. []
Nur Quratul Nabila A
