Ucapan Rampok Uang Negara, Wahyudin Moridu Hadapi Pemeriksaan
JAKARTA — DPRD Provinsi Gorontalo kini menghadapi ujian serius menyusul viralnya video seorang anggota dewan, Wahyudin Moridu, yang melontarkan pernyataan kontroversial dengan mengaku merampok uang negara. Potongan video berdurasi sekitar 30 detik itu beredar luas di media sosial dan memicu gelombang kecaman publik.
Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Gorontalo memastikan akan mengambil langkah cepat untuk menindaklanjuti kasus ini. Anggota BK, Umar Karim, menyampaikan bahwa pemanggilan terhadap Wahyudin dijadwalkan pada Senin (22/09/2025).
“Kami dari BK DPRD Provinsi Gorontalo akan memanggil yang bersangkutan pada Senin (22/09/2025), dan melakukan penyelidikan terkait video yang telah memicu perhatian publik tersebut,” ujar Umar, Sabtu (20/09/2025).
Umar menegaskan bahwa dirinya sudah menyaksikan langsung rekaman itu. Ia bersama anggota BK lainnya segera melakukan koordinasi agar penanganan tidak berlarut-larut. Ia juga menekankan bahwa meskipun biasanya penanganan pelanggaran etik dimulai dari laporan resmi, BK memiliki kewenangan untuk bertindak aktif tanpa menunggu aduan.
“Dalam tata tertib DPRD, kami diberi ruang untuk bertindak proaktif. Kami akan memanfaatkan ketentuan tersebut agar masalah ini bisa cepat diselesaikan,” jelas Umar.
Pernyataan Wahyudin yang menyebut soal uang negara dinilai publik merendahkan integritas lembaga legislatif. Tidak sedikit warganet yang menyuarakan kekecewaan sekaligus desakan agar DPRD menjatuhkan sanksi tegas. Beberapa pengamat politik juga menilai kasus ini dapat menjadi preseden buruk jika tidak ditangani serius, sebab berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat.
Di sisi lain, pemanggilan Wahyudin oleh BK dipandang sebagai momentum penting untuk membuktikan komitmen DPRD dalam menjaga martabat dan kredibilitas lembaga. Jika proses pemeriksaan berlangsung transparan dan menghasilkan keputusan tegas, DPRD bisa menunjukkan bahwa mereka tidak menoleransi pelanggaran etik. Sebaliknya, jika kasus ini dianggap lamban atau setengah hati, kepercayaan masyarakat bisa semakin terkikis.
Pemeriksaan yang akan dilakukan Senin mendatang diperkirakan menjadi perhatian publik, baik di Gorontalo maupun secara nasional. Pasalnya, isu penyalahgunaan uang negara selalu sensitif dan menjadi sorotan. Dengan demikian, hasil penyelidikan BK nanti akan menjadi barometer keseriusan DPRD dalam menegakkan aturan internal sekaligus menjaga etika politik di mata masyarakat. []
Diyan Febriana Citra.
