Ujian Reformasi Anwar Ibrahim di Tengah Bayang-Bayang Skandal 1MDB

JAKARTA – Awal tahun 2026 menjadi momen krusial bagi Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim untuk menguji konsistensi janji reformasi yang selama ini ia gaungkan. Di tengah sorotan publik terhadap vonis tambahan terhadap mantan Perdana Menteri Najib Razak dalam perkara korupsi 1MDB, Anwar kembali menegaskan komitmennya memperkuat agenda pemberantasan korupsi dan pembenahan tata kelola negara.

Dalam pidato Tahun Baru, Anwar menyampaikan rencana pemerintah mengajukan sejumlah rancangan undang-undang penting ke parlemen. Di antaranya pemisahan kewenangan jaksa agung dan penuntut umum, pembentukan lembaga ombudsman nasional, serta pengesahan undang-undang keterbukaan informasi publik. Pemerintah juga berencana menghidupkan kembali pembatasan masa jabatan perdana menteri maksimal dua periode atau 10 tahun, sebuah wacana lama yang belum pernah terwujud di Malaysia.

Langkah-langkah tersebut disampaikan di tengah dinamika politik yang tidak sederhana. Pemerintahan persatuan yang dipimpin Anwar terbentuk dari koalisi lintas kepentingan pascapemilu 2022 yang tidak menghasilkan pemenang mutlak. Kondisi ini membuat ruang gerak reformasi kerap bersinggungan dengan kepentingan politik para sekutu, termasuk partai United Malays National Organisation (UMNO), yang masih memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan.

UMNO sendiri merupakan partai yang lama berkuasa sejak kemerdekaan Malaysia pada 1957 dan pernah dipimpin Najib Razak. Skandal 1MDB yang mencuat pada 2018 memang mengguncang dominasi partai tersebut, namun tidak sepenuhnya menyingkirkannya dari pusat kekuasaan. Anwar, yang sejak 1990-an dikenal sebagai tokoh oposisi, justru harus merangkul UMNO untuk membentuk pemerintahan yang stabil.

Di sisi kebijakan, pemerintah Anwar mengklaim telah mencatat kemajuan, khususnya melalui pengesahan Undang-Undang Pengadaan Pemerintah 2025 pada Agustus lalu. Regulasi ini diproyeksikan memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam belanja negara. Namun, kalangan masyarakat sipil dan oposisi menilai masih terdapat celah pengawasan yang berpotensi dimanfaatkan oleh elite politik.

“Memang terjadi peningkatan jumlah kasus dan penyelidikan korupsi, tetapi sering kali hal itu dianggap sebagai implementasi selektif dalam konteks politik yang terpolarisasi,” kata Bridget Welsh, peneliti kehormatan di University of Nottingham Asia Research Institute Malaysia, kepada DW.

Kritik terhadap konsistensi agenda antikorupsi juga mencuat setelah pembatalan puluhan dakwaan terhadap Wakil Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi pada 2023. Zahid, yang juga menjabat sebagai Presiden UMNO, dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan pemerintahan Anwar. Situasi tersebut memunculkan persepsi bahwa pemberantasan korupsi masih terikat kompromi politik.

Anwar pun tidak luput dari sorotan. Tuduhan nepotisme mencuat ketika putrinya, Nurul Izzah Anwar, menduduki posisi senior di Partai Keadilan Rakyat. Kontroversi ini memicu pengunduran diri dua menteri kabinet sebagai bentuk protes. Selain itu, mantan sekretaris politik senior Anwar, Shamsul Iskandar Mohd Akin, didakwa menerima suap terkait izin pertambangan di Kalimantan Utara Malaysia, meski yang bersangkutan membantah tuduhan tersebut.

Vonis terbaru terhadap Najib Razak pada akhir Desember 2025 menjadi titik balik penting. Pengadilan menjatuhkan tambahan hukuman 15 tahun penjara dan denda besar atas perkara pencucian uang dan penyalahgunaan kekuasaan senilai sekitar 700 juta dolar AS. Permohonan Najib untuk menjalani sisa hukuman dalam bentuk tahanan rumah juga ditolak.

Sejumlah pengamat menilai putusan ini membuka ruang bagi Anwar untuk membuktikan independensi penegakan hukum. “Bagi pemerintahan persatuan, ini merupakan peluang untuk mengambil langkah tegas melawan korupsi,” kata Norhaslinda Jamaiudin.

“Menurut saya, reformasi yang menyeluruh dan luas sangat diperlukan agar pemerintah saat ini dapat memulihkan kepercayaan publik yang telah lama terkikis,” ujarnya.

Meski demikian, para analis mengingatkan bahwa tanpa reformasi struktural yang konsisten dan menyentuh seluruh elite politik, agenda antikorupsi berisiko berhenti pada deretan persidangan semata, tanpa perubahan sistemik yang mampu mencegah skandal serupa terulang di masa depan. []

Siti Sholehah.