Venezuela Kecam Operasi AS yang Tewaskan Pengawal Maduro

JAKARTA – Operasi militer Amerika Serikat (AS) yang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro menuai kecaman keras dari pemerintah Venezuela. Selain menangkap Maduro, operasi tersebut juga dilaporkan menewaskan sejumlah anggota tim pengawal presiden, prajurit militer, serta warga sipil. Peristiwa ini dinilai Caracas sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional.

Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino Lopez menyampaikan bahwa operasi yang dilakukan pasukan AS tidak hanya menargetkan penangkapan Maduro, tetapi juga menimbulkan korban jiwa dalam jumlah signifikan. Ia menilai serangan tersebut dilakukan secara brutal dan tidak berperikemanusiaan, terutama terhadap tim pengamanan presiden.

“Serangan itu menyebabkan pembunuhan berdarah dingin terhadap Sebagian besar tim keamanannya, tentara, dan warga sipil yang tidak bersalah,” kata Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino Lopez dilansir CNN International, Senin (05/01/2025).

Padrino juga menyebut tindakan AS sebagai aksi yang tidak dapat dibenarkan. Dalam pernyataannya yang dikutip Al Jazeera, ia mengecam langkah Washington sebagai sebuah tindakan ilegal dan menyebut penangkapan Maduro sebagai bentuk penculikan. Ia menambahkan bahwa beberapa pengawal presiden dibunuh secara kejam selama operasi berlangsung.

Hingga kini, otoritas Venezuela belum merilis data resmi terkait jumlah korban luka maupun tewas akibat operasi militer tersebut. Namun, Padrino menegaskan bahwa korban tidak hanya berasal dari unsur militer, tetapi juga melibatkan warga sipil yang berada di sekitar lokasi serangan. Kondisi ini memperkuat tudingan bahwa operasi tersebut berdampak luas terhadap keamanan masyarakat Venezuela.

Di tengah situasi yang masih memanas, Padrino menyerukan ketenangan kepada rakyat Venezuela. Ia meminta masyarakat tetap menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasa dan tidak terpancing oleh situasi yang berkembang. Menurutnya, stabilitas nasional harus tetap dijaga meskipun negara sedang menghadapi tekanan besar dari luar.

“Saya menyerukan kepada rakyat Venezuela untuk melanjutkan semua aktivitas mereka, ekonomi, pekerjaan, dan pendidikan, dalam beberapa hari mendatang,” kata Padrino.

Ia juga menegaskan pentingnya menjaga tatanan negara sesuai konstitusi yang berlaku. “Negara harus mengikuti jalur konstitusionalnya,” sambungnya.

Penangkapan Maduro sendiri terjadi pada Sabtu (03/01/2026) dini hari, diawali dengan serangan besar-besaran pasukan AS ke sejumlah titik strategis di Venezuela. Pemerintah AS menyatakan bahwa Maduro bukanlah pemimpin sah negara tersebut. Setelah operasi penangkapan, Maduro dan istrinya, Cilia Flores, langsung dibawa ke Amerika Serikat.

Langkah ini merupakan puncak dari tekanan intensif yang telah dilakukan pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap Venezuela selama berbulan-bulan. Trump sebelumnya berulang kali mendesak Maduro untuk menyerahkan kekuasaan dan menuduhnya terlibat dalam jaringan kartel narkoba internasional. Trump bahkan menuding Maduro dan kelompok narkoba bertanggung jawab atas ribuan kematian warga AS akibat peredaran narkoba ilegal.

Operasi militer AS di Venezuela juga memicu kritik dari sejumlah pemimpin dunia dan pakar hukum internasional. Sejak September 2025, pasukan AS dilaporkan telah membunuh lebih dari 100 orang dalam sedikitnya 30 serangan terhadap kapal-kapal yang diduga terlibat penyelundupan narkoba dari Venezuela di kawasan Karibia dan Pasifik. Sejumlah ahli hukum menilai tindakan tersebut berpotensi melanggar hukum nasional AS maupun hukum internasional.

Situasi Venezuela pasca-penangkapan Maduro masih terus berkembang, sementara ketegangan diplomatik antara Caracas dan Washington belum menunjukkan tanda-tanda mereda. []

Siti Sholehah.