Viral Ketegangan GPK dan TNI di Magelang, Wakil Gubernur Jateng Pastikan Situasi Kondusif
MAGELANG – Ketegangan antara anggota Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Gerakan Pemuda Kabah (GPK) dan personel TNI dari Yonif 403 viral di media sosial setelah insiden tersebut terekam video dan beredar luas pada Minggu, 1 Juni 2025.
Peristiwa terjadi di kawasan Pertigaan Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dan menjadi perhatian publik karena berpotensi menimbulkan konflik horizontal.
Dalam tayangan video yang diunggah oleh akun Instagram @infokomando.official, ketegangan bermula saat rombongan GPK berpapasan dengan konvoi truk militer TNI.
Salah seorang anggota GPK tampak menggeber knalpot sepeda motornya secara provokatif, yang kemudian memancing reaksi personel TNI turun dari kendaraan. Kendati sempat memanas, situasi dapat dikendalikan dan tidak terjadi bentrokan fisik berkat upaya penertiban yang dilakukan oleh aparat TNI.
“Kejadian ini menunjukkan pentingnya pembinaan terhadap ormas, terutama dalam hal legalitas dan perilaku anggotanya di lapangan,” tulis akun tersebut, sembari menambahkan bahwa masyarakat sudah mulai resah namun belum berani bersuara secara terbuka.
Menanggapi kejadian tersebut, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen atau yang akrab disapa Gus Yasin, mengonfirmasi bahwa insiden sudah ditangani oleh pihak berwenang dan kini dalam kondisi kondusif.
“Aman, itu kayaknya sudah diselesaikan laporannya,” ujarnya saat menghadiri kegiatan di halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah.
Terkait keterlibatan GPK—yang merupakan organisasi sayap dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP)—Gus Yasin menyatakan bahwa aspek internal organisasi diserahkan sepenuhnya kepada partai yang menaunginya. Ia juga mengimbau agar ormas mampu menjalankan peran sosial sesuai fungsinya dalam masyarakat.
“Saya berharap semua organisasi masyarakat, termasuk GPK, bisa memberikan kontribusi nyata dan positif bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan keresahan,” imbuhnya.
Meningkatnya sorotan terhadap perilaku ormas tidak hanya tertuju pada GPK. Beberapa kasus serupa menyeruak di berbagai daerah.
Di Tangerang Selatan, misalnya, oknum anggota Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya dilaporkan menyerobot lahan milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Di Jambi, anggota Pemuda Pancasila terlibat dalam pembunuhan terhadap seorang anggota Polri, sementara di Deli Serdang, Sumatera Utara, seorang jaksa menjadi korban pembacokan oleh anggota ormas yang sama.
Fenomena ini memperkuat seruan dari masyarakat sipil agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan dan legalitas ormas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.
Selain pengawasan, pendekatan pembinaan dan penegakan hukum dinilai penting agar fungsi ormas sebagai perekat sosial tidak bergeser menjadi ancaman keamanan di tengah masyarakat. []
Nur Quratul Nabila A
