Viral Nama Kapal JKW dan Dewi Iriana, Pemilik Klarifikasi Tak Terkait Jokowi
JAKARTA — PT IMC Pelita Logistik Tbk (PSSI) angkat bicara menanggapi viralnya video kapal-kapal bertuliskan nama “JKW” dan “Dewi Iriana” yang ramai di media sosial.
Dalam keterangan resminya, perseroan menegaskan bahwa pemberian nama kapal tersebut tidak memiliki keterkaitan apa pun dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, maupun istrinya, Iriana.
Fenomena ini menjadi sorotan publik setelah sejumlah unggahan menunjukkan kapal tug boat dan tongkang dengan nama lambung “JKW Mahakam” dan “Dewi Iriana” yang dikaitkan dengan aktivitas tambang nikel di Raja Ampat.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Perusahaan PSSI, Desi Femilinda Safitri, menyatakan bahwa pemberian nama kapal dilakukan atas dasar pertimbangan internal dan murni untuk kepentingan operasional perusahaan.
“Penamaan kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana tidak dimaksudkan untuk merujuk atau mengasosiasikan dengan tokoh publik mana pun,” tegas Desi melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (11/6/2025).
Desi menjelaskan, nama “JKW Mahakam” diberikan karena kapal-kapal tersebut beroperasi di wilayah Kalimantan Timur, khususnya Sungai Mahakam.
Ia membantah tegas bahwa armada perusahaan terlibat dalam pengangkutan material tambang nikel di Raja Ampat.
“Penamaan kapal mengacu pada wilayah operasional dan tidak ada kaitannya dengan aktivitas logistik di Raja Ampat,” ujar Desi.
Menurutnya, video dan dokumentasi kapal yang beredar di media sosial sebagian besar merupakan arsip lama yang kembali mencuat seiring polemik pertambangan nikel yang sedang menjadi isu hangat di Tanah Air.
Berdasarkan data Ditkapel Kementerian Perhubungan, tercatat ada sedikitnya delapan kapal dengan nama “JKW Mahakam”, yakni JKW Mahakam 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, dan 10.
Kapal-kapal ini sebagian besar dimiliki oleh anak usaha PSSI, yakni PT Pelita Samudera Sreeya (PSS), serta beberapa perusahaan lain seperti PT Permata Lintas Abadi (PLA), PT Sinar Pasifik Lestari (SPL), dan PT Glory Ocean Lines (GOL).
Sementara itu, kapal dengan nama “Dewi Iriana” tercatat sebanyak enam unit, yakni Dewi Iriana 1, 2, 3, 5, 6, dan 8.
Sama seperti armada JKW Mahakam, sebagian besar kapal ini berada di bawah kepemilikan PSS dan perusahaan induknya, PSSI.
Desi juga menegaskan bahwa kegiatan operasional kapal-kapal tersebut sepenuhnya dilakukan oleh pihak penyewa, sesuai dengan kebutuhan logistik masing-masing.
“Peran perseroan murni sebagai penyedia jasa transportasi laut, bukan sebagai pemilik muatan atau operator tambang,” tegasnya.
Pernyataan PSSI juga diperkuat oleh klarifikasi dari pemerintah. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia sebelumnya menyatakan bahwa kapal-kapal dengan nama “JKW” tidak terkait dengan keluarga Presiden maupun aktivitas pertambangan ilegal di Papua Barat.
Isu nama kapal ini sebelumnya sempat menimbulkan spekulasi liar di ruang publik dan media sosial, terutama setelah maraknya isu keterlibatan tokoh-tokoh elite dalam penguasaan sumber daya alam.
Dengan adanya klarifikasi resmi dari pihak pemilik kapal dan pemerintah, publik diimbau untuk tidak terpancing narasi yang belum terverifikasi, serta tetap mengedepankan fakta dalam menanggapi isu-isu strategis nasional, khususnya di sektor energi dan logistik. []
Nur Quratul Nabila A
